GERAKAN MEMPAWAH PEDULI MINTA MUI KAB. MEMPAWAH TIDAK TERLIBAT POLITIK PILKADA MEMPAWAH

MEMPAWAH – Puluhan elemen masyarakat Mempawah menyambangi Gedung DPRD Mempawah, Kamis (4/1) sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka mendesak DPRD memediasi pertemuan dengan MUI terkait statmen oknum pengurusnya berkenaan dengan pemimpin perempuan di Pilkada Bupati Mempawah 2018.

Dengan membentangkan spanduk yang berisikan tulisan-tulisan tentang aspirasi elemen masyarakat terhadap lembaga MUI, aksi damai tersebut dipimpin koordinator, Mohlis Saka. Mereka pun diberikan kesempatan untuk berorasi di depan Gedung DPRD Mempawah dengan mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian Polres dan anggota Satpol PP Mempawah. Usai menyampaikan tuntutannya, peserta aksi damai diterima oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan, H Rusi Abdullah, SE, M.Si dan Anggota DPRD, Herman AP di ruang rapat DPRD.

“Kami ingin DPRD dapat memediasi pertemuan dengan MUI dan lembaga terkait lainnya berkanaan dengan pernyataan oknum Pengurus MUI tentang kepemimpinan perempuan dan menjurus pada praktek politik praktis. Statmen itu menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat muslim Kabupaten Mempawah,” pendapat Mohlis kepada awak media.

Pada prinsipnya, terang Mohlis, masyarakat tidak mempermasalahkan jika ada pengurus MUI yang ikut berpolitik praktis. Baik itu menjadi tim sukses maupun terjun langsung menjadi kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati. Asalkan, pengurus bersangkutan tidak membawa-bawa nama lembaga MUI.

“MUI itu lembaga umat yang harus bersikap netral dan tidak terkontaminasi dengan dunia politik. Jika statmen dan sikap politiknya secara individu atau pribadi maka sah-sah saja,” sebutnya.

Untuk itu, Mohlis berharap DPRD segera menindaklanjuti aspirasi elemen masyarakat dalam aksi damai tersebut dengan menjadwalkan audiensi dengan MUI beserta pihak terkait lainnya. Dia pun berharap elemen masyarakat dapat dilibatkan dan diundang dalam audiensi itu agar mendengarkan langsung penjelasan MUI.

“Kami ingin DPRD mengawal MUI sebagai lembaga umat Islam di Kabupaten Mempawah. Kita ingin menjaga dan menyelamatkan MUI dari praktek politik,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Mempawah, H Rusli Abdullah memberikan apresiasi kepada elemen masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya dengan baik dan benar sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Dia berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.

“Inshaallah, hari Senin kami akan mengundang MUI dan pihak terkait lainnya untuk beraudiensi membahas permasalahan ini. Kita akan duduk satu meja dan mencarikan solusi terbaik agar keresahan di masyarakat tidak berlarut,” katanya.

Lebih jauh, Politisi PDI Perjuangan ini menilai terdapat kekeliruan pemahaman dari Pengurus MUI dalam menyampaikan pendapat dimuka umum. Apalagi topik pembahasan menyangkut politik yang cenderung sensitif dan menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat.

“Harusnya MUI tidak boleh memihak dan mendukung salah seorang peserta Pilkada. Karena, MUI itu lembaga umat islam yang harus netral dan tidak terlibat dalam politik praktis,” tutur Rusli.

Wakil Rakyat Dapil Siantan-Segedong ini berharap permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah dan kemufakatan semua pihak. Sehingga permasalahan ini tidak berlarut-larut dan menimbulkan kebingungan dikalangan umat Islam Kabupaten Mempawah berkaitan dengan pemimpin perempuan di Pilkada Bupati Mempawah 2018 nanti.

“Jika memang dalam prosesnya nanti mengarah pada perbuatan melawan hukum. Misalnya ada unsur mengandung ujaran kebencian atau SARA, maka bisa saja ditindaklanjuti ke proses hukum. Jika memang tidak ada, maka kita selesaikan dengan bermaaf-mafaan,” pungkasnya.

Usai menyampaikan aspirasinya dan mendapatkan jawaban dari DPRD untuk segera melakukan audiensi dengan MUI dan pihak terkait lainnya, puluhan peserta aksi damai pun membubarkan diri dengan tertib dan terkendali./ar1-LN. // Foto : ar1.


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *