FPR : Tuntut Bebaskan 15 Warga Olak-Olak Kubu Korban Kriminalisasi PT. SR

MEMPAWAH-Front Perjuangan Rakyat (FPR) Kalimantan Barat, melangsungkan Aksi Demontrasi ke 3 kalinya dalam menuntut kebebasan 15 warga olak-olak kubu korban kriminalisasi PT Sintang Raya, pada (06/07), pukul 09.30 wib. Front Perjuangan

Aksi demo FPR yang ketia (3) kali, tuntut 15 warga dibebaskan./ady
Aksi demo FPR yang ketia (3) kali, tuntut 15 warga dibebaskan./ady

Rakyat dan warga olak-olak kubu, mendatangi kantor Kejari dan Pengadilan Negeri Pontianak di Mempawah.

Sekitar 30an orang yang tergabung dari berbagai elemen, mahasiswa, petani dan sektor perempuan menyatakan sikap bersama dihadapan pejabat kejari dan pengadilan negeri pontianak menuntut :

  1. Membebaskan 15 warga olak-olak kubu sebagai korban kriminalisasi PT Sintang Raya.
  2. Mengusir PT Sintang Raya, yang merupakan perusahaan pelanggaran HAM.
  3. Pemerintah Daerah harus bertanggung jawab atas konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Kubu kabupaten Kubu Raya.
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak diMempawah harus bisa memutuskan secara objektif terkait kasus kriminalisasi yang dilakukan pihak perusahaan terhadap masyarakat yang menuntut hak dan mempertahankan tanahnya.

Koordinator Front Perjuangan Rakyat (FPR) Kalimantan Barat Wahyu Setiawan mengatakan menyesalkan tindakan mejelis hakim dan jaksa penuntut umum Pengadilan negeri Pontianak di Mempawah di persidangan yang kedua kasus 15 warga Olak-olak Kubu di tunda, hanya karena tidak membawa Berita Acara (BA) kuasa hukum dari pihak 15 warga Olak-olak Kubu, padahal waktu sidang pertama tidak ada dipertanyakan, ada indikasi penguluran waktu yang dilakukan pihak Jaksa di pengadilan Negeri Pontianak di Mempawah.

Waktu persidangan dimulai pukul 13,00 wib dan tidak berlangsung lama karena adanya dokumen BA yang tidak dibawa kuasa hukum warga, hal ini biasanya sangat jarang ditanyakan bahkan waktu sidang pertama juga tidak ditanyakan.

Aksi Demontrasi Front Perjuangan Rakyat (FPR) Kalimantan Barat./ady
Aksi Demontrasi Front Perjuangan Rakyat (FPR) Kalimantan Barat./ady

Wahyu Setiwan mengatakn bahwa Front Perjuangan Rakyat (FPR) Kalbar akan terus mengawal dan melakukan aksi terkait tindakan kesewenang-wenangan baik yang dilakukan PT Sintang Raya dan Pemerintah terkait yang merampas Hak 15 warga Desa Olak-Olak Kubu, karena hal ini akan terus terjadi jika dibiarkan.

Wahyu Setiawan sebagai koordinator Front Perjuangan Rakyat (FPR) Kalbar, menyerukan kepada seluruh kaum tani, pemuda mahasiswa dan rakyat melawan segala bentuk penindasan dan perampasan hak atas tanah dengan berbagai cara yang dilakukan oleh pihak perusahaan seperti yang dilakukan oleh PT Sintang Raya.

-Kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani masih menjadi cara bagi negara dan perusahaan untuk menghadapi kaum tani yang menuntut dan mempertahankan hak atas tanah dan penghidupanya. Kali ini kriminalisasi dialami oleh 15 petani yang berasal dari Desa Olak-Olak Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya, Propinsi Kalimantan Barat. Meraka adalah Gunadi, Muntahar, Agus Priyanto, Supono, Sunardi, Sutijan, Darmawan, Sulikin, Suparman, Dian, Sahar, Sutekno, Agus Sudaryanto, Suwandi dan Bambang.

Tepatnya, pada tanggal 22 Juni 2015, 15 petani tersebut ditahan oleh kejaksaan negeri setelah memenuhi pemanggilan pemeriksaan di Polres Pontianak dan kini mendekam di rumah tahanan Polres Pontianak di Mempawah sebagai titipan kejaksan negeri. Penahanan ini buntut dari laporan PT. Sintang Raya pada 20 Agustus 2014 dengan tuduhan, ke 15 petani telah melakukan pencurian Tandan Buah Segar (TBS)kelapa sawit di blok A30-A31 kebun plasma PT. Cipta Tumbuh Berkembang (PT. CTB) pada 17 Agustus 2014.

Masalah ini berawal dari penyerahan lahan seluas 801 Ha oleh masyarakat di desa Olok-olok kubu kepada PT. Cipta Tumbuh Berkembang (PT. CTB) pada 16 Desember 2008, untuk dikerjasamakan dan dijadikan kebun sawit dengan perjanjian didalamnya ada lahan hak masyarakat seluas 151, 71 Ha dalam bentuk plasma (surat perjanjian lahan nomor: 001/CTB-0k/2008 dan 002/CTB-ok/2008, keduanya tanggal 16 Desember 2008). Kemudian PT. CTB melakukan perjanjian (MoU) bagi hasil dengan masyarakat Olok-olok Kubu dengan pola 80:20 yang ditandatangani pada 3 Juni 2009. Yaitu 80 % untuk perusahan dan 20 % untuk petani.

Pada bulan April 2014, kelapa sawit telah masuk masa panen, namun PT. CBT tidak kunjung memberikan bagi hasil yang telah diperjanjian kemudian mendorong masyarakat untuk melakukan pemanenan pada 17 Agustus 2014 di lahan plasma blok A30-A31. Setelah kejadian itu, barulah PT. CTB berjanji akan memberikan bagi hasil sebagai mana di janjikan.

Pada 6 Januari 2015, PT. CBT baru merelaisaikan bagi hasil untuk periode pemanenan bulan April sampai dengan Agustus 2014. Sedangkan periode kedua diberikan pada 10 Pebruari untuk bagi hasil bulan September sampai dengan Desember 2014. Pemberian bagi hasil baru direalisasikan jika terus didesak oleh warga.

Panen di lahan Plasma Berujung Kriminalisasi.

Ternyata aksi pemanenan yang dilakukan warga masyarakat pada 17 Agustus 2014, dipermasalahkan oleh pihak PT. Sintang Raya dengan mengadukan masyarakat kepihak kepolisian pada tanggal 20 Agustus 2014 atas tuduhan melakukan pencurian.

  1. Sitang Raya mengeklaim bahwa lahan plasma yang dikerjasakan oleh masyarakat kepada PT. CBT adalah miliknya dengan dengan dasar telah terjadi take over dari PT. CTB kepada PT. Sintang Raya. Namun hal ini tidak diketahui dan tidak melibatkan warga yang memiliki kerjasama dengan PT. CBT.

Atas dasar pengaduan tersebut, Pada 21 Agustus 2014 polsek Kubu melayangkan surat pemanggilan untuk 16 orang warga desa Olak-olak kubu melalui kepala desa Bambang sudaryanto. Dan hari itu juga 7 dari 16 yang dipanggil, yakni Sutijan, Agus Supriyanto, Agus Sudaryanto, Suparman, Sahar, Sumadi dan Sutikno di minta oleh Sunardi (anggota polsek Kubu) untuk datang ke kantor Estate Dabong divisi IV PT. Sintang Raya dengan alasan akan diperiksa.

Tanpa memiliki rasa curiga ke tujuh warga ini datang dan langsung di temnpatkan di salah satu ruangan di kantor Estate Dabong divisi IV PT. Sintang Raya. Pemeriksaan dilakukan mulai pukul 9:00 WITA sampai pukul 22:00 WITA oleh penyidik Polsek Kubu dan juga dari Polres Pontianak.

Kemudian ketujuh warga ini dipindahkan ke kantor Estate Ambawang. Ditempat inilah ke tujuh orang tersebut di sekap selama sehari semalam dipaksa mengaku mencuri dan mendapat ancaman serta intimidasi oleh Polisi Polsek Kubu bernama Budi dan Brigadir Adiwijaya SH. Selama disekap mereka ditempatkan diruang tertutup tanpa penerangan sedikitpun dan jendela di paku dari luar.

Pada 22 Agustus 2014, Sunardi (anggota polsek Kubu) kembali meminta 4 orang lainnya,  yakni Muntahar, Gunadi, Bambang Irawan dan Sulikin untuk datang ke Estate Ambawang, dengan alasan akan dimintai keterangan. Tanpa curiga, warga pun mendatangi Estate Ambawang.

Setelah pemeriksaan dan dipaksa menandatangani Bertia Acara Pemeriksaan 11 orang warga ditetapkan sebagai tersangka, Dan polsek kubu memberitahukan kepada kepala desa Bambang Sudaryanto yang kemudian meminta  penangguhan penahanan untuk kesebelas orang warganya.

Pada 11 Maret 2015, pemeriksaan kembali dilakukan terhadap empat orang lainnya yakni Supomo, Dian, Darmawan dan Suwandi di Polsek Kubu. Mereka di hubungi via telpon oleh Sunardi (anggota polsek kubu).Setelah diperiksa ketiga orang dipaksa menandatangani BAP tanpa adanya pendampingan dari kuasa hukum, dan Darmawan di paksa untuk cap jempol dikarenakan tidak dapat baca tulis.

Sementara satu orang lagi, yakni Senardi di periksa di polsek Selatan. Karena waktu itu Senardi akan berangkat kerja ke Malaisia, dan dihubungi melalui keluarganya. Karena letaknya lumayan jauh maka Polsek Kubu melakukan hubungan dengan Polsek Selatan agar Senardi bisa diperiksa disana.

Pada 21 Juni 2015, Setelah sekian lama tanpa ada kabar perkembangan dari pihak kepolisian, tiba-tiba ke 16 masyarakat mendapat surat panggilan dari Polres Pontianak, agar mereka datang ke Mempawah untuk dilakukan pemeriksaan tahap kedua.

Dan tanggal 22 Juni 2015, 16 orang ini berangkat ke kota untuk memenuhi panggilan tersebut. Namun setibanya disana mereka langsung diserahkan ke kejaksaan negeri untuk ditahan, setelah di kejaksaan surat perintah penahanan diberikan. Sejak saat itu mereka di tahan di rumah tahanan Polres Pontianak di mentawah dengan status sebagai tahanan kejaksaan.

Satu hari kemudian, pada 23 Juni 2015, pihak kejaksaan diduga telah menyerahkan berkas perkara ke pengadilan negeri Pontianak, tanpa pernah melakukan pemeriksaan sama sekali, hal ini diketahui setelah kepala desa dan pimpinan AGRA Kalbar mendatangi kejaksaan pada 24 Juni 2015.

Dari proses ini menunjukan bahwa 15 petani desa Olak-olak Kubu telah menjadi korban kriminalisaskian dengan tuduhan melakukan pencurian, dan pihak kepolisian memaksakan proses tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada, bahwa :

  • Bahwa panen yang dilakukan oleh warga di lahan plasma/kerjasama dengan pihak PT. CBT, sebagai bentuk protes akibat tidak dilakukannya perjanjian bagi hasil oleh PT. CBT.
  • Bahwa pelaporan yang dilakukan oleh PT. Sintang Raya terhadap 16 orang yang memanen di lahan plasma di kerjasamakan dengan PT. CBT, diduga kuat salah sasaran dan tidak memiliki dasar, maka seharusnya kepolisian memastikan bukti syah kepemilikan PT. SIntang Raya. Dan ini adalah kasus yang sangat dipaksakan oleh pihak kepolisian, terlebih Dalam proses pemanggilan, pemeriksaan hingga penahanan dan pelimpahan perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan diduga kuat tidak sesuai prosedural dan telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Untuk melihat keobyektifan kasus penahanan 16 petani dari desa Olak-olak berikut kita periksa kehadiran PT. Sitang Raya di Kabupaten Kubu Raya.

  1. Sintang Raya, adalah perusahaan yang bergerak disektor perkebunan kelapa sawit yang sahamnya dimiliki oleh PT. Miwon Agro Kencana Sakti (Gabungan Negara 53,45%), Daesang Holdings Co.Ltd (Korea Selatan, 23,28%), Eagle Word Development Corp ( British Virgin Islands, 18,27%) dan Kentjana Widjaja (Indonesia, 5,00%).

PT Sintang Raya berlokasi di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. PT Sintang Raya masuk dikecamatan Kubu sejak tahun 2003 dan baru beroperasi sekitar 2007 di Desa Sui Selamat, Seruat III, Seruat II, Mengkalang, Ambawang dan Dabong berdasarkan HGU PT Sintang Raya. HGU PT Sintang Raya terbit tanggal 14 Januari 2009 dengan nomor 9-HGU-BPN RI-2009 dengan luas lahan 11.129,9 Ha. Selama beroperasi telah banyak menimbulkan masalah-masalah dan konflik ditengah-tengah masyarakat yang masuk dalam kawasan konsesi PT Sintang Raya dan sekitarnya antara lain :

Pertama, desa Pelita Jaya, yang tidak pernah merasa  adanya penyerahan lahan kepada PT Sintang Raya, tetapi kenyataannya wilayah Desa Pelita Jaya masuk bagian HGU anak perusahaan Miwon tersebut.

Termasuk lahan-lahan masyarakat yang bersertifikat, ada sebanyak 51 persil telah dibuktikan dengan gugatan oleh Junedi Dkk dan dimenangkan oleh warga di PTUN Pontianak 9 Agustus 2012 yang diperkuat oleh banding PT. Sintang Raya yang di tolak PT. TUN Jakarta dan putusan kasasi MA yang intinya memperkuat putusan putusan PTUN Pontianak dan PT. TUN yang menyatakan HGU PT. Sintang Raya batal demi hukum.

Kedua, di desa Olak-Olak Kubu, dimana tidak pernah ada penyerahkan lahan kepada PT. Sintang Raya baik oleh masyarakat maupun pemerintah desa.

Namun, tiba-tiba lahan tersebut juga menjadi HGU PT Sintang Raya. Padahal wilayah desa Olak-Olak Kubu tidak masuk didalam dokumen AMDAL PT Sintang Raya, tetapi kenyataannya lahan tersebut digarap untuk dijadikan kebun inti Perusahaan dan tidak ada penjelasan sama sekali dimasyarakat

Ketiga di desa Mengkalang, dimana sekitar 200 ha lahan produktif masyarakat dimasukan kedalam HGU PT. Sintang Raya. Dimana telah melampaui batas kesepakatan yang sudah dipatok pada saat di-inklave.

Atas kejadian ini, masyarakat sering melakukan negosiasi untuk direvisi, tetapi pihak PT Sintang Raya selalu menyatakan bahwa HGU tidak bisa dikurangi keberadaannya, dan memaksa warga menerima pembebasan/ganti rugi.

Keempat di Desa Seruat II. Sekitar 900 ha lahan cadangan untuk pengembangan tata ruang desa yang masuk HGU PT Sintang Raya, juga tidak pernah adanya penyerahan dari masyarakat maupun dari Pemerintah Desa Seruat II.

Kelima didesa Dabong. Sekitar 2.675 ha termasuk lahan SP2 Transmigrasi yang sudah ada tata ruangan serta Insfrastrukturnya sesuai SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 476/2009/ tanggal 12 Agustus 2009 untuk lahan SP2 Transmigrasi, juga menjadi HGU PT Sintang Raya.

Keenam di Desa Seruat III. Dimana keseluruhan lahan cadangan Masyarakat Desa Seruat III masuk kedalam HGU PT Sintang Raya, sehingga tersisa 400 M dari Jalan Raya yang bisa dimiliki masyarakat.

Terakhir didesa Ambawang. Seluruh lahan wilayah Desa Ambawang bagian dari izin PT Sintang Raya dan telah menjadi HGU PT Sintang Raya, sehingga masyarakat tidak bisa lagi membuka lahan baru untuk menjadi lahan pertanian.

Atas banyaknya masalah penerbitan HGU, masyarakat telah melakukan gugatan kepada BPN dan PT Sintang Raya, dan pada perkembanganya gugatan masyarakat dimenangkan, sebagaimana putusan PTUN, PT.TUN sampai kasasi yang membatalkan HGU PT. Sintang Raya.

Namun sampai dengan hari ini putusan tersebut tidak pernah di eksekusi atau dilaksanakan. Bahkan hal ini seolah ada pembiaran oleh para pejabat yang berwenang agar PT. Sintang Raya masih tetap menguasai dan mengelola seluruh lahan.

Atas dasar paparan kenyataan diatas, maka FRONT PERJUANGAN RAKYAT KALIMANTAN BARAT MENILAI bahwa:

Pertama, telah terjadi wanprestasi oleh PT. CTB terhadap perjanjian dengan masyarakat dengan cara melakukan take over lahan kepada PT. Sintang Raya atas lahan yang dikerjasamakan tanpa memberitahukan apalagi memutuskan bersama.

Kedua, penangkapan terhadap 15 orang petani desa Olok-olok Kubu adalah upaya kriminalisasi oleh PT. Sintang Raya untuk melemahkan perjuangan rakyat yang sedang bergelora pasca adanya putusan pengadilan, dikarenakan masyarakat tidak tahu menahu bahwa plasma mereka telah di oper alihkan oleh PT. CTB dan kasus ini terkesan dipaksakan.

Oleh karena itu FRONT PERJUANGAN RAKYAT mengecam penahanan terhadap 15 orang petani desa Olak-olak kubu dan menuntut kepada kepolisian Resort Pontianak dan Kejaksaan Negeri Pontianak serta Ketua Pengadilan Negeri Pontianak agar segera membebaskan dan menghentikan proses kriminalisai yang sedang berjalan. dan Menuntut kepada BPN terkait untuk mencabut HGU PT. Sintang Raya sebagaimana putusan MA serta mengembalikan tanah kepada Masyarakat kecamatan Kubu.

Demikianlah Press Rillis yang disampaikan Wahyu Setiawan sebagai koordinator Front Perjuangan Rakyat (FPR) Kalbar kepada media ini./*


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *