Fahri Hamzah: Perlu Angket Persoalan Freeport Agar Rakyat Tahu Yang Sebenarnya

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah saat memberi keterangan di depan wartawan.[Suroto/radarindonesianews.com]
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah saat memberi keterangan di depan wartawan.[Suroto/radarindonesianews.com]

JAKARTA – Persoalan Freeport yang belakangan membawa perseteruan antara Sudirman Said, menteri ESDM dan Setia Novanto, Ketua DPR RI. Namun dalam pernyataannya, Kamis (10/12) Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menuding laporan pencatutan nama presiden oleh Sudirman Said tidak didukung bukti yang kuat.

“Kami sedang menyusun dan mengusulkan ada angket tentang Freeport agar tidak ada sak wa sangka. Kita betul-betul klir.Sebab saya dengar ada pejabat negara yang melakukan rapat-rapat sebelum dia dilantik dan memberikan jaminan perpanjangan Kontrak Karya kepada Freeport. Isu-isu ini harus diklirkan dan itu hanya bisa bila kita membentuk angket investigasi Freeport. Kita letakan di atas meja semuanya agar rakyat tahu.” Ujar Fahri.

Di tempat yang sama, Firman Wijaya yang menjadi pengacara Setia Novanto menyatakan bahwa pelaporan dan bukti pencatutan nama presiden dalam masalah Freeport yang diadukan ke MKD tidak legal.

“Ini illegal recorder, illegeal interception secara hukumpun tidak memiliki legalitas dan legitimitasnya juga tida ada.” Ujar Firman di hadapan wartawan.

Fahri menambahkan bahwa persoalan dan kegaduhan yang dibuat oleh pihak tertentu ini sebagai upaya tindakan melawan hukum yang sebelumnya telah dihambat oleh DPR.

“Dengan pansus angket yang diletakkan di atas meja agar semua masyarakat dan termasuk juga masyarakat Papua tahu siapa dapat apa dan siapa makan apa. Ini lebih fair daripada menghukum dan menghakimi orang karena percakapan palsu.[GF]/(Radarindonesianews)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *