Dugaan Persekongkolan Tender Pembangunan Gedung Pendidikan

LAKI dan LSM KOMPOR : Diduga terjadinya Persaingan tidak sehat dan KKN

Papan nama proyek./!S
Papan nama proyek./!S

POSTKOTAPONTIANAK.COM ! MEMPAWAH-Kecenderungan yang terjadi dalam proses tender adalah mengakomodasi kepentingan pihak-pihak tertentu dan menghasilkan keputusan yang merugikan para pihak dalam proses tender

Pengadaan barang atau jasa pada proyek sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan sering melalui proses  tender. Hal tersebut dimaksudkan penyelenggara  tender untuk mendapatkan harga barang atau jasa semurah mungkin, namun dengan kualitas sebaik mungkin. Tujuan utama dari  tender dapat tercapai apabila prosesnya berlangsung dengan adil dan sehat sehingga pemenang benar-benar ditentukan  oleh penawarannya (harga dan kualitas barang atau jasa yang diajukan). Konsekuensi sebaliknya bisa saja terjadi apabila dalam proses tender tersebut terjadi sebuah persekongkolan.

Dalam prakteknya , persekongkolan demikian ditengarai banyak terjadi di Kabupaten Mempawah.

Persekongkolan tender (collosive tendering atau bid rigging) mengakibatkan persaingan yang tidak sehat.

Selain itu, merugikan panitia pelaksana tender dan pihak peserta tender yang beriktikad baik. Karena itu, tender sering menjadi perbuatan atau kegiatan yang dapat mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat.

Pada hakekatnya, pelaksanaan tender wajib memenuhi asas keadilan, keterbukaan, dan tidak diskriminatif.

Selain itu, tender harus memperhatikan hal-hal yang tidak bertentangan dengan asas persaingan usaha yang sehat.

PERTAMA, tender tidak bersifat diskriminatif, dapat dipenuhi oleh semua calon peserta-tender dengan kompetensi yang sama.

KEDUA, tender tidak diarahkan pada pelaku usaha tertentu dengan kualifikasi dan spesifikasi teknis tertentu.

KETIGA, tender tidak mempersyaratkan kualifikasi dan spesifikasi teknis produk tertentu.Keempat, tender harus bersifat terbuka, transparan, dan diumumkan dalam media masa dalam jangka waktu yang cukup. Karena itu, tender harus dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bilamana dimungkinkan melalui media elektronik, sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

Tender dalam hukum persaingan usaha Indonesia mempunyai pengertian tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.

Tawaran dilakukan oleh pemilik kegiatan atau proyek. Demi alasan efektivitas dan efisiensi proyek dilaksanakan sendiri maka lebih baik diserahkan kepada pihak lain yang mempunyai kapabilitas melaksanakan proyek atau kegiatan.

Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bid Rigging diatur dalam pasal 22, sebagai berikut : Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Dari ketentuan pasal 22 tersebut dapat diketahui unsur-unsur persekongkolan tender adalah (i) adanya dua atau lebih pelaku usaha; (ii) adanya persekongkolan; (iii) terdapat tujuan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender (MMPT); dan (iv) mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Meskipun pasal 22 UU Persaingan Usaha melarang adanya persekongkolan tender, kerancuan dalam pelaksanaan tender memicu pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan mengajukan keberatan terhadap putusan (pemenang) tender.

Kondisi demikian mendorong para pelaku usaha untuk melaporkan kecurangan atau pelanggaran dalam proses penentuan pemenang tender kepada KPPU. Sebab kecenderungan yang terjadi dalam proses tender adalah mengakomodasi kepentingan pihak-pihak tertentu dan menghasilkan keputusan yang merugikan para pihak dalam proses tender.

Akomodasi kepentingan dapat bermanifestasi dalam bentuk praktek korupsi atau penyuapan, nepotisme atau kroniisme yang memberikan privilese kepada pihak tertentu memenangkan proses tender yang terkait juga dengan UU No 31 Tahun 1999 Jo 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada prisifnya penegakan UU Tindak pidana Korupsi tidak hanya mengacu pada kerugian negara semata namun apabila terkait dengan adanya dugaan telah terjadi kolusi dan Nepotisme apalagi gratifikasi. Maka penegak hukum bisa menerapkan UU tersebut.

Kegiatan persengkolan lelang ini tentunya diduga melibatkan pihak pihak yang mempunyai kewenangan dalam pelelangan khususnya Unit Layanan Pengadaan.

Saat berita ini diturunkan Laskar Anti Korupsi Indonesia dan LSM Kompor sudah melaporkannya ke Kapolres Mempawah.

Namun sejauh mana tindakan yang diambil Kapolres belum ada kejelasannya. Dalam penegakan hukum LAKI meminta kepada seluruh masyarakat ikut memantau kinerja Kapolres Mempawah khususnya Kapolda Kalimantan Barat serta penegak Hukum lainnya, demikian realis yang disampaikan Iswandi Sekretaris LAKI yang didampingi Ketua LSM KOMPOR Azwandi alias Majed pada “Postkotapontianak.com”.

Hingga berita ini ditayangkan pihak Panitia belum dapat dikonfirmasi. /PKP/IS/SAR


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *