DPRD Ngaku tak Punya Dana Aspirasi

POSTKOTAPONTIANAK.COM ! SEKADAU-“Disini tidak ada yang seperti itu,” sanggah Albertus Pinus, Ketua DPRD Sekadau begitu

Albertus Pinus ketua DPRD Sekadau./MUS
Albertus Pinus ketua DPRD Sekadau./MUS

ditanya soal ribut-ribut dana aspirasi di tingkat DPR RI, (18/6).

Perdebatan tentang dana aspirasi anggota DPR RI sedang menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Dana aspirasi sendiri disebut-sebut sebagai “jatah” bagi masing-masing anggota DPR untuk mengakomodir pembangunan di daerah pemilihannya yang tidak ter-cover oleh program pemerintah di tahun yang sama.

Istimewanya, satu orang anggota DPR RI dijatahi dana aspirasi sebesar 15 milyar rupiah per tahun. Isu ini menjadi hangat setelah munculnya permintaan dari beberapa anggota DPR agar dana aspirasi ditambah menjadi 20 milyar pertahun. Namun, belum jelas seperti apa ujung dari persoalan ini. Yang menjadi pertanyaan, sebegitu istimewa kah para wakil rakyat hingga Negara pun sudi bagi-bagi kue untuk mereka?

Ternyata—menurut pengakuan Albertus Pinus—keistimewaan tersebut tidak berlaku sampai ke DPRD, khususnya di Sekadau. Pinus yang sudah duduk di DPRD sejak tahun 2004 mengaku belum pernah mendapat jatah dana aspirasi.

“Saya sudah bilang tidak ada dana aspirasi untuk kami. Mungkin di DPRD lain juga tidak ada,” aku Pinus.

Menurut Pinus, sebagai wakil rakyat, anggota DPRD memang berkewajiban untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Namun, aspirasi yang diperjuangkan dalam bentuk pembangunan yang nyata (fisik-red), bukan dalam bentuk anggaran yang bermilyar-milyar jumlahnya.

“Memperjuangkan aspirasi masyarakat itu wajib bagi kami, itulah gunanya reses. Tapi, perlu dipertegas aspirasi dalam hal ini bentuknya pembangunan nyata. Soal berapa nilainya, nanti siapa yang mengerjakan proyeknya, DPRD tidak sampai kesitu. Tidak diukur dengan dana,” tegas Pinus.

Seperti diatur dalam pasal 373 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), beberapa kewajiban anggota DPRD diantaranya memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala (reses), dan menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. /mus


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *