DPRD Kubu Raya Angkat tangan dalam mengawal kasus konflik sawit

POSTKOTA PONTIANAK.COM

Mediasi kedua yang dilakukan DPRD Kubu Raya masalah konflik lahan PT NjP II belum juga menuai hasil, Muhalli dan Syamsudin Maluku sangat kecewa atas tindakan yang dilakukan oleh Juli (manajer PT NJP II) Muhalli dan Syamsudin Malukudi kediaman Rahmad Senin , 1 Desember 2014 kemaren, juli menegaskan bahwa perusahaan hanya mampu mengganti lahan masyarakat 600.000/700.000 perhektar atau jaul putus seharga 6.000.000 per hektar dengan catatan lahan harus di garap oleh perusahaan atau system plasm, terangJuli dalam rapat kemaren.

Sedangkan Muhalli dan Syamsudin hanya meminta ganti rugi atas tanah yang telah digarap oleh NJP II tanpa izin dan mereka tidak pernah memberikan izin kepada NJP II tahu-tahunya tanah mereka sudah digarap habis oleh perusahaan, maka dari itu Muhalli bersikeras akan menuntut agar izin PT NJP II dicabut dan ganti rugi sebesar 50.000.000 per hektar dan menuntut kepada pemerintah Kubu Raya untuk mencabut izin PT NJP II, Samsudin berkata akan melaporkan ke pihak hukum untuk menyelesaikan kasus ini, terangnya.

Rahmad (DPRD Kubu Raya) mengatakan, angkat tangan dalam mengawal kasus konflik ini karena sudah hampir dua bulan dikawal namun masih belum ada tahap penyelesaiannya, saya pasrahkan saja sama pihak terkait untuk menyelesaikan sendiri.

Mustain Billah Ketua Umum PMII KKR mengatakan meski DPRD angkat tangan PMII akan terus berada di garda terdepan dalam mengawal kasus ini, Mustain berjanji akan segera menyelesaikan bahkan akan menuntut Pemerintah Kubu Raya untuk mencabut izin PT NJP II, karena sudah tidak sesuai dengan aturan dan undang-undang yang sudah diatur, seharusnya NJP II harus siap mengganti rugi atas kasus ini, karena perusahaan memang salah dalam menggarap lahan dilapangan dan itu terbukti atas pemilik tanah dan surat-surat yang ada,terangnya.(Mb)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *