Diskusi Publik Libatkan Organisasi Masyarakat Sipil untuk Mendukung Komitmen Pemerintah dalam Pemenuhan Capaian Kabupaten Layak Anak

SINTANG,www.postkotapontianak.com Kamis, 14 Maret 2019 – Dalam rangkaian kegiatan Open Government Week di bulan Maret yang mendorong keterlibatan masyarakat dan keterbukaan pemerintah, Wahana Visi Indonesia bekerja sama dengan Open Government Indonesia mengadakan diskusi publik yang bertajuk Partisipasi Anak untuk Meningkatkan Kebijakan dan Pelayanan Masyarakat di Sintang, Sekadau, dan Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Acara yang melibatkan perwakilan fasilitator desa dan perwakilan koalisi forum anak daerah ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil serta kerterlibatan bersama anak untuk proses perencanaan pembangunan pemerintah utamanya dalam optimalisasi capaian Kabupaten Layak Anak (KLA). Selain itu, acara ini juga sebagai masukan bagi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pendekatan akuntabilitas sosial baik di level desa, kabupaten, dan nasional.
Turut hadir sebagai narasumber dan membuka acara ini, yakni Bupati Kabupaten Sintang, Jarot Winarno. Jarot turut mengapresiasi acara ini sebagai bentuk dukungan terhadap upaya keterbukaan pemerintah dengan melihat secara langsung partisipasi masyarakat dan anak dalam proses perencanaan pembangunan daerah. “Acara ini turut menjadi media pembelajaran bagi kami, pemerintah daerah, terkait dengan pendekatan akuntabilitas sosial di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan khususnya dalam pelibatan anak dan organisasi masyarakat dalam peningkatan implementasi dan monitoring kebijakan Kabupaten Layak Anak di Sintang,” ujar Jarot. Ditambahkan oleh Jarot agar acara ini mampu mendorong replikasi praktik-praktik baik yang telah dilakukan di tiga kabupaten di provinsi Kalimantan Barat untuk dapat dilakukan di wilayah lain di Indonesia.
Sejak tahun 2016, Wahana Visi Indonesia telah melakukan implementasi program peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization, CSO) kepada masyarakat, koalisi, dan Forum Anak Daerah (FAD) di Kabupaten Sintang, Melawi, dan Sekadau. Program yang didanai oleh Uni Eropa ini telah diimplemetasikan di 50 desa, 10 kecamatan,10 puskesmas, 50 posyandu, 50 poskesdes, 3 forum anak kabupaten, 2 forum anak desa, dan 3 koalisi organisasi masyarakat sipil. “Wahana Visi Indonesia melalui program yang didanai oleh Uni Eropa dan didukung oleh pemerintah di Kabupaten Sintang, Melawi, dan Sekadau, telah mendorong perubahan komitmen penyedia layanan kesehatan dasar seperti Puskesmas, Posyandu, Polindes dan Poskesdes, untuk mengoptimalkan kualitas layanan mereka melalui pendekatan suara dan aksi warga negara,” ujar Henry Gabriel, manajer proyek EU CSO. Pendekatan suara dan aksi warga negara diterapkan dalam implementasi proyek CSO sebagai upaya berasama masyarakat dan pelibatan anak untuk mencari data serta isu yang diangkat untuk dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah, tambah Henry.
Selama dua tahun program ini diimplementasikan, terdapat banyak capaian melalui kerja bersama dengan organisasi masyarakat sipil di tiga kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, seperti misalnya pengembangan puskesmas Nanga Mau di Sintang, pengembanagn RPTRA Taman Bungur dari dana CSR Bank Kalbar dan Taman Entuyut dari APBD, peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan fasilitas rawat inap atau layanan 24 jam. Di tataran rekomendasi, terdapat 5 rekomendasi kebijakan yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, seperti misalnya SK Gugus Tugas KLA untuk Sintang, Sekadau, dan Melawi tahun 2018-2021, Peraturan Daerah Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2018 Kabupaten Melawi, Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2018 untuk pengadaan ruang laktasi di 14 Puskesmas Kabupaten Sintang, komitmen pemerintah Kabupaten Sintang, Sekadau dan Melawi dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA tahun 2018 – 2021 dan Peraturan Bupati untuk KLA, serta Konsultasi Anak untuk memberikan masukan kepada Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah KLA di Sintang, Melawi, dan Sekadau.
Melalui acara yang terselenggara dengan kerja sama bersama Open Government Indonesia, diharapkan bahwa pendekatan akuntabilitas sosial dan suara dan aksi warga negara mampu menyediakan ruang bagi organisasi masyarakat sipil dan forum anak untuk memberikan umpan balik dan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk optimalisasi capaian KLA di Kabupaten Sintang, Sekadau dan Melawi. Warta: Yefta LMB

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *