Disdukcapil Sambas Gelar Rakor Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan

Reporter : Lukman H

POSTKOTAPONTIANAK.COM !

SAMBAS-Rapat Tim Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan se Kabupaten Sambas dilaksanakan di 5 titik kegiatan,kegiatan pertama di laksanakan di Kecamatan Tebas dengan melibatkan 5 kecamatan yakni Kecamatan Tebas, Tekarang, Jawai, Jawai Selatan dan Sebawi dan terdiri dari unsur Camat, Kasi Kependudukan kantor Camat serta seluruh Kepala Desa masing masing kecamatan.

Ket photo ; Rakor Pelayanan Dokumentasi Administrasi Kependudukan./lux
Ket photo ; Rakor Pelayanan Dokumentasi Administrasi Kependudukan./lux

Dra.Hj.Utami Sri Andayani selaku sekcam Tebas mewakili camat Tebas mengatakan bahwa saat ini ada beberapa hal kendala atas pelayanan kependudukan dikecamatan,sehingga mau tidak mau harus dilimpahkan ke Kabupaten, kendala yang dirasakan seperti kerusakan teknis pada alat server, gangguan jaringan online sehingga pelayanan e-KTP ikut terkendala.

Dinamika kependudukan juga mendesak kita untuk terus meningkatkan pelayanan kependudukan,akurasi data serta kemudahan mengakses data kependudukan akan menunjang pelayanan prima kepada masyarakat itu sendiri, terang Utami.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs.H.Sunaryo dalam menjelaskan, bahwa dokumentasi kependudukan yang dilakukan tentunya merujuk kepada Undang Undang No 23 tahun 2014 dimana disebutkan tentang kewenangan Disdukcapil seperti pelayanan administrasi kependudukan, layanan administrasi catatan sipil, administrasi mutasi penduduk yang bermuara kepada pelayanan kepastian hukum pada masyarakat itu sendiri.

Mengenai kendala teknis yang dialami oleh beberapa kecamatan memang diakui,namun kendala itu kendalinya adalah dikementerian Dalam Negeri,kita bahkan harus merekam ulang jika data yang sudah dikirim tidak muncul dikementerian Dalam negeri, dengan adanya pertemuan ini kita bisa satu persepsi sehingga dapat meminimalisir kendala kendala tersebut, terang Sunaryo.

Kedepan akan kita lakukan pelayanan Akte Kelahiran pada ibu hamil yang menghadapi persalinan melalui Rumah bersalin atau Posyandu, untuk itu yang bersangkutan sejak awal sudah harus memiliki Kartu Keluarga dan KTP, bahkan akan kita layani secara online, terang Naryo pula.

Saat ini untuk akte kelahiran yang lewat satu tahun tidak lagi memerlukan putusan Pengadilan Negeri namun cukup dengan putusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tambahnya./*


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *