Dipecat Secara Lisan, Tiga Karyawan PT. Tirta Kencana Tata Warna Tempuh Jalur Hukum

( Foto : istimewa )
KUBU RAYA, POSTKOTAPONTIANAK.COM-Malang nian nasib yang dialami Juliani, Ismahyudi dan Iswardi, tiga karyawan yang dipecat secara sepihak oleh perusahaan tempat mereka bekerja PT. Tirta Kencana Tata Warna yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya.
Atas perlakukan semena-mena perusahaan yang bergerak dibidang distributor cat merk Avian tersebut mereka berniat membawa kasus ini ke jalur hukum.
Kepada media ini, salah seorang karyawan, Ismahyudi membenarkan jika dirinya dan dua rekannya akan segera melaporkan kasus ini kepada pihak berwenang.
Pasalnya pihak perusahaan melakukan pemecatan tanpa dasar yang jelas dan terkesan dibuat-buat. “Kami telah dipecat Kepala Cabang PT. Tirta Kencana Tata Warna Robert Susanto, dengan sewenang-wenang dengan alasan yang tidak jelas,” ucapnya, Kamis (20/7).
Dia mengatakan pemecatan tidak dilakukan dengan surat pemecatan, namun dilakukan Kacab PT. Tirta Kencana Tata Warna secara lisan. Celakanya mereka dipaksa menandatangani surat pengunduran diri yang telah disiapkan pihak perusahaan yang dilayangkan dua hari setelah pemecatan lisan berlangsung.
“Pada tanggal 6 Juli 2017 Kacab memanggil saya dan tiba-tiba saja meminta saya mengundurkan diri dan menyatakan saya telah dipecat. Alasannya saya kurang disiplin, jarang masuk kantor, dan bekerja di perusahaan tersebut bukan atas rekomendasi dari tokoh masyarakat setempat. Sontak saya terkejut dan menolak menandatangani secarik kertas yang disodorkan Robert Susanto (Kacab) PT. Tirta Kencana Tata Warna, karena salama setahun mengabdi diperusahaan tersebut, saya tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan dan hubungan dengan sesama karyawan yang lain juga sangat baik,” ungkapnya.
Sementara itu Iswardi, karyawan lainnya mengaku senasib dengan rekannya Ismahyudi. Yang lebih menyedihkan lagi, secarik kertas paksaan untuk mengundurkan diri dari pihak perusahaan datang pada saat Iswardi, tengah berduka karena orang tuanya meninggal dunia.
“Pada waktu itu, memang saya tidak masuk kerja karena harus merawat orang tua yang sedang sakit. Disamping itu kerja lembur yang begitu ketat, terkadang menyebabkan keletihan, terlebih pasca bulan puasa. Namun secara lisan izin sudah saya sampaikan kepada kepala gudang. Tapi selang beberapa hari datang surat pengunduran diri yang dibuat pihak perusahaan yang meminta saya untuk mengisi biodata sekaligus menantanda tanganinya. Jelas saya menolak karena selama ini tidak pernah ada masalah dengan perusahaan,” papar Iswardi.
Diungkapkannya, dirinya masuk bekerja di PT. Tirta Kencana Tata Warna dengan surat lamaran, namun anehnya beberapa bulan berjalan pihak perusahaan menyodorkan dokumen surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dengan kop surat atas nama PT. Mahakarya Sentosa, perusahaan penyedia tenaga kerja berkedudukan di Sidoarjo Jawa Timur.
Dalam surat tersebut disebutkan kalau PT. Mahakarya Sentosa telah menjalin hubungan kerja sama dengan PT. Tirta Kencana Tata Warna sebagai mitra dalam perjanjian pemborongan pekerjaan/outsourcing tentunya dengan sejumlah klausul yang memberatkan karyawan. “Paksaan untuk mengisi perjanjian kontrak ini diberlakukan untuk seluruh karyawan di perusahaan tersebut. Mungkin karena saya dan beberapa rekan karyawan menolak untuk mengisi perjanjian kontra tersebut yang membuat Kacab PT. Tirta Kencana Tata Warna Robert Susanto berkeras menyingkirkan (memecat) kami,” ujarnya dengan nada tinggi.  
Ditemui ditempat terpisah tokoh masyarakat Dusun Anom Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Jamal Kan AD, yang didampingi Ketua RT. 01/RW. 06 Suryadi, menyatakan prihatin atas apa yang telah dialami tiga orang warganya tersebut. Menurut Jamal Kan, tak sepatutnya PT. Tirta Kencana Tata Warna (perusahaan distributor cat Avian. Red) melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap karyawannya.
“Bagaimana mungkin perusahaan tersebut bisa menjalankan cara-cara tak patut dalam memecat karyawanya. Kalau mau mem-PHK karyawan harusnya tempuh prosedur yang benar, bukannya bertindak memaksa dengan menyodorkan surat pengunduran diri. Bisa jadi ini cara-cara licik perusahaan untuk terbebas dari kewajiban membayar pesangon,” kata, Jamal Kan, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ampera Raya.
Terkait upaya hukum yang akan ditempuh tiga warganya yang telah mendapat ketidakadilan dari perusahaan tempatnya bekerja, Jamal Kan jelas akan mendukung sepenuhnya. Menurutnya sebelum membuat laporan ke Pengadilan Hubungan Industrial, pihaknya terlebih dahulu akan berkonsultasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. “ upaya hukum yang akan ditempuh ini sangat wajar dilakukan setiap karyawan yang telah dirugikan agar bisa memperoleh hak-haknya yang pantas atas pemecatan sepihak yang telah dilakukan pihak perusahaan,” ujarnya.   
Lain halnya yang dikatakan Suryadi, Ketua RT 01/RW. 06 Dusun Anom kalau PT. Tirta Kencana Tata Warna selama ini terkesan sangat tertutup dari lingkungan sekitar. “Jangankan bersosialisasi dengan warga sekitar, kontribusi untuk kegiatan masyarakat juga sangat minim,” pungkasnya.
 
Perusahaan Tak Bisa Pecat Karyawan Sepihak
Dimintai tanggapannya terkait pemecatan sepihak tiga karyawan PT. Tirta Kencana Tata Warna, Pengamat Hukum Kalbar Andi Dewi Juwita, SH, mengatakan bahwa pengusaha tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja buruh secara sepihak tanpa adanya kesepakatan atau perjanjian bersama.Hal itu disampaikan Andi Dewi Juwita, di kantornya, Kamis (20/7).
“Tidak bisa PHK dilakukan secara sepihak. Harus ada kesepakatan atau perjanjian bersama, atau penetapan, atau izin dari instansi yang berwenang, dalam hal ini Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau pengadilan hubungan industrial,” ujar Dewi
Dikatakannya, apabila pengusaha tetap bersikeras hendak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh, maka pengusaha yang bersangkutan diwajibkan untuk merundingkan maksud PHK tersebut dengan serikat pekerja atau serikat buruh, terutama apabila pekerja buruh yang bersangkutan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. “Atau langsung dengan pekerja buruh yang bersangkutan apabila tidak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Jadi pelaksanaan pemutusan hubungan kerja hanya diselesaikan secara internal atau bipartite,” katanya.
Kendati demikian, Dewi tidak menampik bahwa sering terjadi ketidaksepakatan dalam perundingan penyelesaian pemutusan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja buruh. Pengusaha tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh secara sepihak atau semena-mena tanpa adanya kesepakatan atau perjanjian bersama, atau penetapan, atau izin dari instansi yang berwenang, dalam hal ini Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau pengadilan hubungan industrial. (kli)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *