Dinilai Melanggar Kode Etik dan PKPU

Ketua KPUD Depok Terancam Diberhentikan

POSTKOTAPONTIANAK.COM ! DEPOK-Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok, Titik Nurhayati terancam

Ketua KPUD Kota Depok, Titik Nurhayati (Said)
Ketua KPUD Kota Depok, Titik Nurhayati (Said)

diberhentikan, sebab dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik dan peraturan perundang-undangan, bahkan Peraturan KOMISI Pemilihan Umum (PKPU), itu sendiri secara sadar dan meyakinkan. Hal itu terlihat dari mekanisme pendafratan calon wali kota dan wakil wali kota beberapa waktu lalu. Dimana KPUD menerima berkas pasangan calon yang tidak dihadiri pimpinan partai politik (parpol) pengusung. Padahal, di wilayah lain berkas yang diantar tanpa dihadiri pimpinan parpol ditolak.

“Saya sudah membawa kasus ini ke Bawaslu dan ke DKPP, karena secara jelas dan meyakinkan Komisioner KPUD telah terindikasi melanggar etika dan aturan perundang-undangan,” demikian diungkapkan mantan komisioner KPUD Depok priode 2008-2013, Yoyo Effendi, kepada sejumlah pewarta, Selasa (11/8/2015), di Depok.

Yoyo menjelaskan, sebagai masyarakat dirinya memiliki hak seperti yang tertuang dalam pasal 131 ayat 1 dan 2 Undang-Undang (UU) No.8 tahun 2015. Ia menegaskan, laporan pengaduan tersebut merupakan kelanjutan laporannya ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Depok Pada 31 Juli 2015 terkait Pasal 38 ayat (4) peraturan KPU nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan PKPU nomor 9 tahun 2015 tentang Pilkada. Yaitu tentang bakal calon dinyatakan tidak dapat melakukan pendaftaran jika tidak dihadiri pimpinan partai politik pengusung.

Pasalnya, saat pendaftaran ke KPUD, Sekretaris DPC PDIP Depok, Totok Sarjono tidak hadir dan mendampingi Balon Dimas Oki Nugroho-Babai Suhaimi, dan Komisioner KPUD melanggar kode etik ketika menerima pendaftaran itu.

“Kesalahan administrasi dan kode etik yang menabrak aturan perundang-undangan yang berlaku ini jangan sampai mengulang peristiwa hukum Pilkada Depok pada 2005 dan 2010. Kita tidak ingin melihat demokratisasi di Kota Depok menjadi permainan KPUD,” jelasnya.

Ketua Panwaslu Depok priode 2005-2008 itu menambahkan, bahwa ketidakhadiran pimpinan parpol dan ke tidak transparanan KPUD dalam mempublikasi administrasi sang Balon pimpinan Depok itu dapat menjadikan Depok masuk ke jurang kehancuran. “Kita sebagai masyarakat Kota Depok tidak ingin melihat kota ini hancur dan dipermainkan segelintir orang,” pungkas Yoyo.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Desa (Fordes) Rusdy Setiawan Putra, mengapresiasi Yoyo Effendi sebagai anggota masyarakat yang peduli Pilkada terkait kepemimpinan daerah yang dilakukan sesuai aturan main yang berlaku. “Mari kita dukung hal-hal positif semata-mata demi tujuan mensejahterakan masyarakat, dan dimulai dari hal kecil, lingkungan sekitar, dan saat ini,” imbuhnya.

Sedangkan Ketua Tim Pemenangan pasangan Dimas-Babai, Ikravany Hilman mengklaim, bahwa dalam proses pendaftaran Dimas-Babai pada tanggal 27 Juli itu, tidak melakukan pemalsuan tanda tangan. Sebab, sebagai partai yang sudah besar namanya di negeri ini. Tidaklah mungkin melakukan perbuatan yang merusak nama partai itu sendiri.

“Tidak ada pemalsuan tanda tangan. Pada saatnya nanti semua itu akan terbongkar. Kenapa, sebab sebagai partai yang sudah besar namanya, tidak mungkin kita lakukan hal itu karena terlalu beresiko,” ujarnya.

Ikravany menambahkan, bahwa mayoritas struktur PDI Perjuangan Kota Depok saat ini solid dan mendukung penuh pencalonan Dimas-Babai sebagai calon wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada yang akan diselenggarakan 9 Desember nanti. Jika saat ini terjadi sedikit perbedaan pendapat di tingkat bawah, merupakan sebuah hal wajar dalam proses demokrasi.

“Bahwa ada yang berbeda itu biasa. Tapi akhirnya akal sehat akan membawa kita untuk bisa sama-sama lagi untuk berjuang. Saya pastikan, bahwa tak ada perpecahan, karena hal itu bisa dilihat saat pendaftaran Dimas-Babai di KPU kemarin, betapa meriahnya,” ujarnya.(Faldi/Sudrajat)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *