Dinas BPMPD Kabupaten Rote Ndao Diduga Menipulasi Data Kemendes Saat Membagikan Traktor Kepada Masyarakat

“Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Mikael Manu Mengecam Perbuatan Dinas BPMPD Kabupaten Rote Ndao”     

Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Mikael Manu saat di konfirmasi media ini di ruang kerjanya./foto Dance Henukh
Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Mikael Manu saat di konfirmasi media ini di ruang kerjanya./foto Dance Henukh

ROTE NDAO ! POSTKOTAPONTIANAK.com – Sebanyak 14 unit traktor bantuan akan di berikan ke pada 14 desa di Kabupaten Rote Ndao bantuan traktor dari Kementerian Desa tidak sesuai dengan mekanisme, kuat dugaan ada penipuan di balik Dukumen yang ada pada Dinas BPMPD.

“Anggota DPRD Kabupten Rote Ndao Dalam rapat dengar pendapat dengan pihak Dinas (BPMPD) Kabupaten Rote Ndao, 05 Januari 2016 dengan Agenda pembagian Hanctraktor  ke 14 desa diberikan masing-masing satu traktor. Sedangkan penentuan desa yang menerima bantuan ini, harus  di lihat dari potensi desa yang memiliki luas sawah dan juga jumlah luas lahan  persawahan dan
terpenting memiliki Badan Usaha Milik Desa (Bumdes),” papar Mikael Manu.

.”Mikael saat di konfirmasi Media ini, di ruang kerjanya Selasa (5/1/2016) mengatakan, kita anggota DPRD yang meminta Masyarakat membuat Proposal dan kita mengantar ke Kementrian Desa di Jakarta. Terus traktor ini turun tidak koordinasi dari Dinas BPMPD kepada kita DPRD.

Namun yang menjadi pertanyaan kita selaku Anggota DPRD adalah pihak Dinas BPMPD membagikan trektor ini tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, maka yang menjadi pertanyaan itu adalah dari 14 BumDes yang sudah masuk ke Dinas BPMPD.

Namun dari pihak BPMPD meminta Nama-Nama Kelompok dan KTP untuk dimasukan lagi ke BPMPD, toh begitu pun dari Nama-nama yang masuk melalui BumDes ke BPMPD pun tidak ada satu yang Menerima Bantuan traktor itu, yang menjadi kuat dugaan penyelewengan traktor ini karena yang menerima Traktor tersebut Nama-namanya tidak pernah ada dalam BumDes tersebut dan juga Proposal, jelasnya.

Maka Traktor-traktor ini siapa kah yang menerima dan buktinya kita anggota DPRD pantau di penerima manfaat bukti-buktinya tidak ada maka dari kami DPRD menduga ada penipuan di saat pembagian trektor – trektor ini, ucap Mikael kesal.

“ Terkait persoal tersebut maka kemarin kita DPRD panggil Kepala BPMPD dan Kabagnya untuk menjelaskan kepada kami DPRD. Pihak BPMPD dalam penjelasannya, bahwa kami bagikan trakrot-traktor sudah sesuai dengan mekanisme yang ada di Kementrian dan  BPMPD, ungkap Mikael memberikan keteranagn hasil Rapat Dengar Pendapat di Komisi. Dikatakannya, bahwa terkait hasil dengar pendapat nanti kami lapor lagi ke Ketua DPRD untuk di tindak lanjuti.

Lanjut Mikael, bahwa apakah pembagian trektor 14 unit ini ke desa-desa ada pakai BumDes, namun Kepala BPMPD menyatakan BumDes itu di bawa oleh Kepala desa sendiri dan dengan sekalian BumDes itu masuk ke nama-nama kelompok. Namun menurut pengamatan saya bahwa traktor-traktor ini satu pun tidak masuk di Desa Mbokak.

Sementara itu, salah satu Kepala Desa penerima bantuan traktor Desa Mbokak Kecamatan Rote Barat Daya Ambri Soru yang hadir pada saat itu, di konfirmasi oleh Media ini, menjelaskan bahwa saat dengar pendapat di Komisi, dia mengatakan, Kepala BPMPD belum pernah membagikan traktor kepada masyarakat.

“ Saya memang dari Desa Mbokak ada kasih masuk nama-nama penerima berupa Proposal ya itu nama kelompok Fualeo, namun hingga saat ini di desa Mbokak belum menerima bantuan traktor itu, terang Kepala Desa Mbokak Amry Soru melalui telepon selulernya Selasa (5/1/ 2016) jam 03:25.

Pembagian traktor ini merupakan bentuk usaha besar untuk membuat Desa-desa di Kabupaten Rote Ndao lebih maju terutama di sisi pemberdayaan ekonomi desa. Desa  memiliki sawah yang dimana luas lahan sawah sekitar 100 hektar ,” tegasnya. / Dance Henukh-NTT

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *