Diduga Salah Satu Oknum PPK di Dinas PerkimTidak Mengantongi Sertifikat Keahlian


Kalbar ! Melawi – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib kantongi Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. Selain sudah menjadi kebutuhan, ini juga terkait dengan regulasi yang ada.

Penegasan ini disampaikan Rafinus Kanoh selaku dirut CV.Seberuang Jaya Konsultant di kedoamannya tabu 8 Agustus 2019.
Yang mana menurutnya untuk menunjang jalannya program pembangunan daerah.

Ini belum menjadi perhatian. Padahal, berdasarkan regulasi yang ada seperti dalam Perpres 54 Tahun 2010 pasal 12 ayat 2, syarat menjadi PPK tersurat dengan tegas salah satunya yakni memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa,” tegasnya saat wancara wartawan.

Lanjut katanya, dalam Perpres 70 tahun 2012 pasal 11 ayat 1.a.1. menyebutkan bahwa salah satu tugas PPK adalah menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa yang merupakan hak PPK dan tugas ini adalah sangat riskan dan krusial. Alasannya, spesifikasi merupakan dasar dalam proses pengadaan barang/jasa. Tidak boleh mengarah pada merek/brand tertentu.

Setiap penawaran dari penyedia barang/jasa harus memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan.

“PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 angka 10 Perpres No.16 Tahun 2018). Jika PPK tidak mengantongi sertifikasi maka tidak sesuai dengan aturan yang mengaturnya dan itu tentu dugaan pelanggaran,” ujarnya.

Pengetahuan seorang PPK dalam hal ini dituntut karena harus memahami teknis pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya.

“Tidak bisa seorang PPK berlindung di balik tim teknis atau tim pendukung yang menyiapkan spesifikasi teknis ataupun berlindung dibalik konsultan perencana dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi,” tegas Rafinus.

Untuk itu Rafinus berharap agar pemerintah daerah dapat memperhatikan Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pasal 74 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa semua Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa harus memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Kompetensi tersebut dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat sebagaimana terdapat dalam Pasal 88 poin ‘c’ dan ‘d’ menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa./Jon.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *