Diduga Pungli Pada Pengadaan Lahan IPDN

MEMPAWAH- Pembangunan Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang berlokasi di Desa Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah telah dimulai pelaksanaannya.

Kelompok terima 2,5 %.
Daftar nama Kelompok terima potoongan 2,5 %.(Foto: PKP)

Namun dibalik tahapan pelaksanaan fisik kampus tersebut menyisakan persoalan yang hingga masih menjadi pertanyaan publik. Khususnya dalam proses pengadaan lahan IPDN dengan sumber pendanaan APBD Propinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan investigasi redaksi ditemukan adanya pungutan 2,5 % yang dilakukan oleh oknum dengan mengatastasnamakan tim atau kelompok. Pungutan 2,5 % tersebut dihitung dari biaya yang diterima oleh warga sebagai pemilik tanah. Bukan hanya itu saja, perbedaan penetapan harga tanah kepada warga juga menjadi hal yang semestinya tidak terjadi, mengingat lokasi IPDN berada pada satu hamparan.

Selain itu tim investigasi juga mendapatkan informasi bahwa, pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah hanya mengganti lahan, dan tidak termasuk tanam tumbuh yang ada. Padahal hampir seluruh lahan tersebut tumbuh pohon kelapa yang cukup produktif.

Terkait persoalan ini saat dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu, Muhammad Sani yang tercatat sebagai ketua kelompok membantah adalanya pemotongan 2,5 persen. “Kemungkinan itu hanya ulah pihak-pihak yang ingin menjelekan nama saya. Kalau sekedarnya saya akui dan wajar karena waktu itu saya Kepala Desa,” ujarnya.

Permasalahan ganti rugi tanam tumbuh juga dibantah mantan Kepala Desa Purun Besar ini, karena dana yang dibayarkan semua melalui rekening masing-masing, dan tidak ada dipegang oleh saya ataupun tim. “Seharusnya kalau tidak setuju dari awal tidak diterima”, ungkapnya.(st/dn/zn)