Diduga Lakukan Penyimpangan Aset, Wali Kota Depok Terancam di Penjarakan

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail./ist
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail./ist

POSTKOTAPONTIANAK.COM ! DEPOK-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengungkapkan,  bahwa hingga kini Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak memiliki catatan resmi terkait jumlah aset yang dimiliki pemkot. Baik itu aset yang berbentuk fasilitas sosial (fasos), fasilitas umum (fasum) ataupun taman pemakaman umum (TPU). Maka dari itu, jika memang terbukti adanya penyimpangan aset yang notabene milik negara, kami siap memenjarakan seluruh pejabat yang terlibat. Termasuk Walikota Nur Mahmudi Ismail.

“Artinya, jika memang terbukti melakukan penyimpangan aset, Walikota Nur Mahmudi Ismail dan para pejabat di lingkungan Pemkot Depok dapat dijebeloskan ke dalam penjara,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (22/5/2015), di ruang kerjanya.

Hendrik menjelaskan, bahwa tidak tercatatnya aset milik negara mengindikasikan bahwa kinerja birokrasi era Nur Mahmudi Ismail buruk. Tidak mungkin jumlah aset Pemkot Depok menurun, sedangkan jumlah perumahan dan apartemen bertambah.

“Artinya, ini salah satu sarat mendirikan perumahan dan apartemen adalah kepemilikan lahan hijau, fasos, fasum, dan TPU. Bagaimana mungkin tidak tercatat dengan baik,” jelasnya.

Hendrik juga mengingatkan,  seharusnya Walikota Nur Mahmudi Ismail menegur anak buahnya yang tidak mampu melakukan pencatatan aset dengan baik. Maka dari itu, pihaknya berjanji akan mengusut tuntas seluruh milik pemerintah yang kabarnya telah menjadi milik pribadi.

“Artinya pihak DPRD akan mengusut tuntas seluruh persoalan itu,” imbuh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) itu.

Sementara ditempat terpisah, Hamzah, selaku Wakil Ketua Komisi A DPRD Depok mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) tentang Aset. Sebab Pansus Aset itu sangat dibutuhkan untuk mencatat kembali jumlah aset yang dimiliki Pemkot Depok. Mulai dari fasos-fasum sampai TPU dan taman kota. Serta gedung-gedung sekolah.

“Jujur kami prihatin, banyak aset terutama terkait gedung sekolah diambil lagi oleh ahli waris pemberi hibah karena tidak segera dilegalisasi pemerintah saat serah terima dilakukan. Parahnya ketika digugat oleh ahli waris di Pengadilan, Pemkot Depok selalu kalah. Hal ini sungguh memprihatinkan,” pungkasnya.

Hamzah menambahkan, bahwa Dewan berencana meminta pertanggungjawaban Walikota Nur Mahmudi selama 10 tahun dalam memberikan izin pengembang perumahan terkait fasos-fasum. Apakah walikota telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan daerah yang sudah ditetapkan DPRD atau belum.

 “Maka dari itu, pihaknya akan mengusut seberapa banyak lahan fasos-fasum yang berubah fungsi,” cetus politisi Gerindra itu.

Hal yang sama ditambahkan oleh anggota Komisi D DPRD Depok lainnya, Rudi Kurniawan, bahwa sejumlah aset Pemkot Depok di antaranya gedung sekolah digugat pengadilan dan dimenangkan ahli waris lantaran tidak adanya legalitas melalui serah terima aset resmi. Di antaranya, 10 bangunan SMA, 20 bangunan SMP dan seratus gedung SD.

 “Jika kita terus menerus tidak memiliki pencatatan aset yang baik, maka gedung sekolah kita lama kelamaan akan diambil semua oleh warga. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan,” ujarnya. /Faldi/Sudrajat


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *