Diduga Berasal Dari Kawasan Hutan Polhut Landak Tahan Kayu Durian Olahan

Marsono, S.Sos, dan foto, kayu durian olahan, di duga berasal dari kawasan hutan, yang diamankan oleh Polhut Kabupaten Landak. FOTO Ya’ Syahdan
Marsono, S.Sos, dan foto, kayu durian olahan, di duga berasal dari kawasan hutan, yang diamankan oleh Polhut Kabupaten Landak. FOTO Ya’ Syahdan

POSTKOTAPONTIANAK.COM ! NGABANG-Polisi Kehutanan (Polhut) Kabupaten Landak, Marsono, S.Sos, (29/4/2015), di kantornya, di konfirmasi, membenarkan telah menahan kayu durian hasil olahan, dengan ukuran bervariasi, 12×12 cm panjang 4 mt sebanyak 94 batang, ukuran 12×12 panjang 2 mt sebanyak 20 batang, kemudian ukuran 6 x 12 panjang 4 mt sebanyak 24 batang.

Menurut Marsono, kayu durian hasil olahan itu diduga berasal dari kawasan hutan di Kecamatan Air Besar.

Ia mengatakan, “ Kita akan telusuri dari mana asal kayu durian hasil olahan itu, apakah dari kawasan hutan, atau berasal dari kebun pribadi. Kalau dari kebun pribadi (private) maka kewajibannya adalah harus memiliki SKAU. Kalau dia tidak memiliki SKAU, kalau tadinya kayu durian itu berasal dari kebun pribadi, maka hanya di kenakan sanksi administrasi, berupa pembinaan dan teguran. Tapi kalau kayu durian tersebut ternyata berasal dari kawasan hutan konservasi-hutan produksi atau hutan lindung maka sudah tentu akan dikenakan tindak pidana, ” terang Marsono.

Ia menerangkan, tertangkapnya kayu durian yang diduga berasal dari kawasan hutan ini menindaklanjuti laporan dari Pak Camat Serimbu dan LSM tentang maraknya penebangan kayu di kawasan hutan di Kecamatan Air Besar. “ Terhadap laporan itu, atas izin dari Kadis Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Landak, lalu kita melakukan croscek di lapangan, namun setelah kita sampai di Serimbu kita tidak menemukan lagi Barang Bukti (BB). Kita terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan kasus ini. Sabtu, tanggal 25 April 2015, kita mencurigai truk, lalu kita tahan, dan ternyata bermuatan kayu durian dengan ukuran bervariasi. Kayu tersebut kita tahan karena yang bersangkutan tidak dapat menunjukan surat yang resmi terhadap kayu durian ini, ” urai Marsono.

Dari laporan LSM itu , yang mengatakan telah terjadi pembalakan kawasan hutan di Kecamatan Air Besar. “ Hanya saja yang sangat kita sesalkan laporan yang disampaikan oleh LSM ini tidak dilengkapi dengan bukti yang otentik, hanya lewat pisan singkat (SMS), sangat menyulitkan kita. Dan juga SMS itu sangat menyudutkan kita, padahal kita dengan keterbatasan pesonil yang hanya beberapa orang, biaya yang sama sekali kecil, sangat tidak sesuai dengan tugas untuk menjaga kawasan hutan yang luasnya ribuan hektar. Kita sangat kesulitan. Pemerintah Pusat juga harus dapat membantu kami,  ” ucap Marsono

Kemudian Marsono mengatakan, terhadap kasus ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.30/MENHUT –II/2012,  tentang Penatausahaan hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak, tersebut dalam BAB V Pasal 19 tentang Pelanggaran dan Sanksi, pasal (1) Penggunaan dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU yang terbukti digunakan sebagai dokumen angkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan negara dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2). Dalam hal pengangkutan hasil hutan hak tidak dilengkapi dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, maka terhadap hasil hutan tersebut dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atau asal usul hasil hutan hak.

(3),Pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang asal usul hasil hutan dapat dibuktikan keabsahannya, dikenakan sanksi administratif berupa pembinaan melalui teguran/peringatan tertulis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota berdasar laporan petugas kehutanan yang menerima Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU di tempat tujuan. (4),Apabila berdasarkan hasil pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2),  terbukti bukan berasal dari lahan yang ditunjukkan oleh pemilik/pengangkut hasil hutan, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

(5), Pelanggaran dalam pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak dengan menggunakan dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, seperti terdapat perbedaan jumlah batang atau masa berlaku dokumen habis di perjalanan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembinaan melalui teguran/peringatan tertulis dari  Kepala Dinas Kabupaten/Kota berdasar laporan petugas kehutanan yang menerima Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU di tempat tujuan.

(6), Pelanggaran penerbitan SKAU atas hasil hutan hak yang berasal dari luar wilayah Desa/Kelurahan-nya, dikenakan sanksi pencabutan Keputusan Penetapan Penerbit SKAU oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota bersangkutan./ ya’dan


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *