Diduga Bangunan Ilegal Berdiri di Bantaran Sungai Pinoh

Foto : Pak Budi. /jhoni.

POSTKOTAPONTIANAK.COM

( MELAWI ) – Salah seorang tokoh masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi menyampaikan kepada awak media tentang bangunan yang ada di Bantaran Sungai Pinoh bahwa bangunan tersebut diduga belum mengantongi izin Mendirikan Bangunan (IMB.)

Salah satu tokoh masyarakat Supardi Murni menjelaskan kepada pada awak media beliau sangat kesal atas prilaku oknum tersebut. Selain mendirikan bangunan diatas bantaran sungai ada juga memelihara ikan menggunakan keramba ikan.
Dimana keramba tersebut berada di Hulu Jemban Sungai Pinoh (tempat mandi) yang kami miliki dan yang lebih sangat mengganggu adalah umpan ikan kerambanya menggunakan bangkai ayam, sehingga mencemari air yang sehari-hari kami gunakan untuk nyuci dan mandi serta mengeluarkan bau yang tidak sedap, bebernya.

Supardi berharap kepada pemerintah daerah setempat agar bertindak tegas terhadap oknum yang membangun tanpa mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku.

Karena itu menurut Supardi sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Pasal 9 Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a ditentukan: a. b. c. (1) (2) (3) paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai pinoh dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter); paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang bantaran sungai pinoh dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter) paparnya.

Lanjunya dalam aturan tersebut sudah jelas apa lagi mau proses pembuatan SHM sertifikat Hak Milik, maka saya sangat menyayangkan kalau oknum guru pak budi memaksakan mendirikan bangunan tersebut.

Kembali Tokoh masyarakat “Supardi” memaparkan kepada media jika bangunan tersebut masih berdiri tanpa memenuhi prosedur sesuai dengan peraturan dan undang undang yang berlaku
dan melanggar PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN,maka saya akan melakukan tindakan tegas dan saya aka menggerakkan masa untuk itu saya berharap kepada pemerintah daerah agar segera mengambil tindakan tegas ujar supardi tokoh masyarakat Desa Sidomulyo.

Saat dikonfirmasi menurut yang bersangkutan Pak Budi sudah mengantongi izin dari lingkungan setempat dan mengantongi rekomendasi dari kepala desa setempat untuk syarat mendapatkan perijinan UPL/UKL dari instansi terkait, ungkapnya.

Pak Budi mengatakan kepada awak media bahwa boleh membangun dulu sambil mengurus perijinan. Selain itu juga sudah komunikasi dengan ibu Rini Kasi Perizinan di Lingkungan Hidup dan kenal dekat dengan Pak Jaya Kepala Dinas Bebersihan dan Lingkungan Hidup.

dari pihak mereka mempersilakan pembangunan tersebut berjalan sembari mengurus perizinan, jelas Budi pemilik bangunan bahkan beliau mempertanyakan kenapa bangunan-bangunan yang sudah ada tidak di persoalkan. /jhoni melawi

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *