Di sinyalir Tak Kantongi lUP Tambangan Pasir Ilegal Masih Beroperasi di DAS Malawi

(  foto. Dok Jon/PKP ).

PKP: MELAWI KALBAR – Maraknya kegiatan galian C di Desa Paal ,Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi yang terindikasi tidak punya izin seolah-olah kebal aturan. Sehingga kegitan galian C tetap berjalan dengan aman tanpa ada rasa cemas sedikitpun,di tambah lagi,(DAS) Daerah Aliran Sungai Melawi merupakan lokasi Sumber pasir yang di sedot langsung mengunakan mesin dan Ponton berkapasitas besar.

Kabarnya sejak kedatangan Tim dari Reskrisus Polda Kalbar belum lama ini beberapa oknum Penambang pasir di Sungai Melawi banyak yang berhenti,karena adanya pemeriksaan surat ijin oleh Reskrimsus Polda kalbar.

Dari Pantauan Wartawan di lapangan Pasca pemeriksaan ijin tersebut,masih ada salah satu Oknum Pengusaha terlihat nekat beroperasi meski ditengarai belum mengantongi izin penambangan.

Terkait persolan tersebut,Salah Satu Pengusaha Tambang Pasir di Kabupaten Melawi,yang telah lama melakukan proses perizinan IUP yang namanya enggan di dipublikasikan,kepada Wartawan,Saat di hubungi Via telpon Selulernya, menjelaskan saat ini dirinya tengah berupaya mengurus Ijin resmi hingga ke Ke kementrian dan tinggal menunggu Ijinnya keluar.

“Iya benar,beberapa waktu lalu ada pemeriksaan perizinan dari Polda,mengingat izin saya dalam proses dan akan keluar maka di berikan toleransi melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat “ucapnya,.

Di tambahkan dia ,”memang ada keluhan masyarakat tinggi nya harga pasir saat ini mencapai Rp 450.000 sampai Rp 500.000 Dump truk,itu bukan pasir dari pangkalan saya “ucapannya

Sementara dirinya tetap menjual dengan harga standar Rp 300.000 hingga Rp 350.000 Per Dump truk,karena mengacu pada Perda yang pernah ada di Melawi ungkapnya

Meski terus disorot dan telah menjadi polimik ditengah masyarakat, namun penambangan galian C yang kuat dugaan tak berizin alias ilegal tetap saja beroperasi di Sungai Melawi Kabupaten Melawi salah satunya tambang Pasir milik S di mana lokasi pangkalan tersebu tak jauh dari lokasi jembatan Melawi 2 yang sedang di bangun,bahkan di duga kuat salah satu penambang tersebut juga menyuplai pasir ke pelaksana pembangunan Jembatan Melawi 2,yang tengah berlangsung di kerjakan saat ini.

Terkesan tak mentaati pada aturan pemerintah bahkan kian hari kian merajalela. Hal ini dikarenakan diduga tidak adanya pengawasan serius dari pihak terkait. Sehingga membuatnya tetap mengoperasikan pertambangan, meskipun tanpa izin.

Berdasarkan Pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP (izin usaha pertambangan), IPR (izin pertambangan rakyat) atau IUPK (izin usaha pertambangan khusus) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10 miliar’.

Kemudian berdasarkan Pasal 68 ayat (1) disebutkan luas wilayah untuk satu IPR kepada perseorangan paling banyak 1 ha, kelompok masyarakat paling banyak 5 ha dan kepada koperasi paling banyak 10 ha.

Sedangkan pengertian pertambangan itu mengacu pada undang-undang diatas pengertian pertambangan termasuk pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang antara lain meliputi eksplorasi, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Pada undang- undang tersebut pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan.

Galian C di wilayah kabupaten Melawi termasuk pertambangan mineral,

Selain izin IUP dan IPR, pengelola juga harus memiliki izin khusus penjualan dan pengangkutan sesuai Pasal 161 UU No 4 Tahun 2009.

Pengelola pertambangan termasuk galian C berdasarkan Pasal 96 UU No 4 Tahun 2009 memiliki 5 kewajiban diantaranya pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan,

Selanjutnya Pengelolaan minerba, izin sampai pengelolaan dilakukan pejabat pengawas pertambangan.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pada Pasal 169C disebutkan seluruh kewenangan pemerintah daerah di bidang pertambangan minerba wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat.

Sementara itu dalam UU No 3 Tahun 2020, pada Pasal 158 menyebutkan setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin, maka dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Kemudian Pasal 159, pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Kemudian Pasal 160, berbunyi setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Pasal 161, setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin bisa pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Saat berita ini di terbitkan aktivitas pengambilan pasir di dasar Sungai Melawi dan mengangkut pasir mengunakan alat berat (excavator) dan sejumlah dumtruck masih berlangsung salah satu di pangkalan ./##

( JON )


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *