Dewan Pengupahan Nasional Gelar Supervisi se Kalbar

POSTKOTAPONTIANAK.COM ! PONTIANAK-Dewan Pengupahan Nasional melakukan pertemuan dengan Dewan Pengupahan Propinsi

Diskusi terkait upah minimum./rd
Diskusi terkait upah minimum./rd

dan Dewan Pengupahan Kabupate/Kota Se-Kalimantan Barat selama 2 (dua) hari di Hotel Orcard Perdana yaitu dari tanggal 10-11 Agustus 2015 untuk melakukan supervisi dan Road Map mengenai kondisi Upah Minimum (UMK dan UMP) di Kalimantan Barat.

Para peserta adalah dari unsur Pengusaha yang di Wakil dari tiga unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia, Serikat Pekerja dan Pemerintah, dimanta dalam pertemuan tesebut terjadi diskusi mendalam mengenai kondisi dan hambatan selama menjalankan tugas baik itu kendala dukungan regulasi, anggaran yang terbatas dan dukungan pemangku kebijakan serta kendala lapangan yaitu ketika melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang 60 item berdasarkan Permenaker no 7 tahun 2013 tentang upah minimum.

Dalam Pertemuan tersebut juga disampaikan para anggta Dewan Pengupahan mengenai dukungan Anggaran yang sangat terbatas sehingga Dewan Pengupahan sulit untuk merealisasikan kegiatan survei KHL sehingga di khawatirkan tidak maksimalnya kerja Dewan Pengupan ketika akan menemtukan berapa besaran UMK/UMP dan akibatnya kesejahteraan pekerja dalam hal ini Upah yang mereka terima tidak dapat memenuhi Hidup Layak sesuai di amantkan dalam UU Ketenagakerjaan.(Rido)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *