Data Wajib Pajak Harus Akurat

Gali Sumber PAD Untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah

POSTKOTAPONTIANAK.COM ! NGABANG-Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Landak, pekan lalu di hotel Hanura,

sosialisasi penyuluhan tentang sumber-sumber PAD kepada Kades, dan wajib pajak se Kecamatan Ngabang. Berlangsung di hotel Hanura Ngabang. FOTO Ya’ Syahdan
sosialisasi penyuluhan tentang sumber-sumber PAD kepada Kades, dan wajib pajak se Kecamatan Ngabang. Berlangsung di hotel Hanura Ngabang. FOTO Ya’ Syahdan

Ngabang, melaksanakan sosialisasi sumber –sumber pendapatan daerah bagi wajib pajak, Kades, dan BPD, se Kecamatan Ngabang. Kegiatan berlangsung satu hari ini di isi dengan penjelasan, ketegasan seputar Peraturan Pemerintah dan Undang-undang pajak daerah bagi pengusaha dan wajib pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan setiap tahun. Dimana kegunaan pajak ini adalah untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Landak ini.

Kepala Bidang Pelayanan dan Regulasi, Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Landak, Apentinus, pekan lalu, menjelaskan Undang –undang nomor 28 tahun 2009, tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah, yaitu yang pertama meliputi pajak hotel, perda Kabupaten Landak nomor 4 tahun 2011. Kemudian pajak restoran perda Kabupaten Landak nomor 4 tahun 2011. Pajak hiburan perda Kabupaten Landak nomor 4 tahun 2011. Pajak reklame, perda Landak nomor 4 tahun 2011. Pajak penerangan jalan, perda Kabupaten Landak nomor 4 tahun 2011. Pajak mineral bukan logam dan batuan, perda Kabupaten Landak nomor 4 tahun 2011. Pajak air tanah, perda Kabupaten Landak nomor 4 tahun 2011. Pajak packir, perda Kabupaten Landak nomor 5 tahun 2011. Pajak sarang burung walet, perda Kabupaten Landak nomor 6 tahun 2011.   Pajak Bumi dan Bangunan, perda nomor 2 tahun 2012. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perda Kabupaten Landak nomor 3 tahun 2011. “ Terhadap data wajib pajak PBB terutama masih ditemukan data yang tidak sesuai dengan yang dilapangan, untuk itu agar Kades dapat menyampaikan perbaikan data wajib pajak itu ke Dinas Pendapatan Daerah, karena masih diberikan batas waktu perbaikan hingga bulan juli 2015, ” ucap

Kepala Bidang Pelayanan dan Regulasi, Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Landak, Apentinus, pekan lalu. Menurutnya, untuk saat ini data menunjukan masih banyak Desa yang belum secara optimal menagih PBB , sehingga masih banyak wajib pajak yang belum melunasi PBB nya. Diminta kepada Kades untuk dapat memperbaiki data wajib pajak (wp), secara benar. “ Pajak adalah untuk membangun daerah kita ini, ” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Camat Ngabang, Yosep, SE, mengatakan, wajib pajak harus dengan kesadaran yang tinggi dan sadar sebagai warga negara yang baik agar dapat membayar pajak. Saat ini petugas sedang melakukan pendataan wajib pajak pada setiap penduduk. Untuk hal tersebut agar masyarakat dapat menyampaikan keterangan yang benar kepada petugas pencatatan. “ Jawaban yang jujur akan memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan dan keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara,” imbau Camat, Yosep.

Ia menegaskan, kepada petugas yang dipercaya untuk dapat mencatat kondisi riel di lapangan dengan rasa tanggung jawan dan amanah. “ Ingat sekali saja anda salah dalam mendata penduduk wajib pajak maka akan menyesengsarakan masyarakat dalam kurun waktu yang sangat lama, ” ucap Yosep.

Juga diminta kepada petugas pencatatan agar dapat meyampaikan data yang sesungguhnya, bukan data asal-asalnya. “ Kalau ada selama ini datanya tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, agar segera diperbaiki. ” pinta Camat Yosep./ya’syahdan


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *