Darwis Bakal Laporkan Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan Telayar dan Jembatan Moton

Proyek jalan Moton Panjang-Telayar Kab. Mempawah./ foto :ds-PKP
Proyek jalan Moton Panjang-Telayar Kab. Mempawah./ foto :ds-PKP

MEMPAWAH ! POSTKOTAPONTIANAK.COM-Pembangunan Jalan Moton Panjang –Telayar Kabupaten

Darwis Sanjaya dan foto Jembatan./ ds-pkp
Darwis Sanjaya dan foto Jembatan./ ds-pkp

Mempawah tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar 1 milyar lebih, proyek tersebut kuat dugaan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan, demikian dikatakan Darwis Sanjaya pada media ini, Kamis (26/11/20150).

Menurutnya, penggunaan matrial atau meeting kayu yang tidak sesuai ukuran dan timbunan tidak memenuhi target kontrak.

Darwis menilai bahwa pengawasan yang tidak optimal sehingga ada indikasi pembiaran dari pihak Dinas PU. “ Mestinya, pihak PPK dan konsultan pengawas harus bekerja turun kelapangan, dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut.

Dia juga menyoroti proyek jembatan Telayar, dimana pekerjaan tahap pertama dengan pagu dana sebesar Rp. 750.0000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta) tidak selesai dikerjakan dan tidak sesuai perencanaan.

Herannya, pada APBD Perubahan ada penambahan kembali untuk pekerjaan yang sama sebesar Rp. 350 juta (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), disini kita mempertanyakan kapan lelangnya, berapa lama waktu lelang tersebut, sedangkan proyek jembatan tersebut telah selesai dikerjakan, ucapnya.

Sementara itu dugaan lain kata Darwis, dalam setiap tahun anggaran sekitar 80 % pelaksanaan proyek dikerjakan     kurang lebih 10 orang pelaksana (Menopoli), walaupun perusahaan milik orang lain tetapi sebagai Pelaksana mayoritas orang-orang itu saja.  Bahkan menurut informasi ada kongkalikong bagi-bagi proyek kelompok tertentu yang menguasai paket  di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mempawah bukan lagi menjadi rahasia umum.

Indikasi penyimpangan dalam pekerjaan paket proyek jalan dan jembatan, serta penambahan anggaran akan kita laporkan pada pihak Kejaksaan Negeri Mempawah, tegas Darwis Sanjaya yang juga Mantan Anggota Dewan Kabupaten Mempawah.

Terindikasi setiap tahun anggaran proyek selalu sebagai pelaksana  paket proyek yang di APBD Kabupaten Mempawah dalam pelaksananya segelitir orang-orang itu saja. Intinya kita sangat sulit untuk dapat proyek walaupun hanya PL yang di bawah 100 juta, hal ini serat dengan KKN.

“ Kita sebagai warga Mempawah selalu diabaikan, selaku warga masyarakat kita minta pada Aparat Penegak Hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan yang ada di Kabupaten Mempawah untuk dapat mengusut setiap dugaan penyimpangan penggunaan APBD Kab, APBD Prop dan APBN, Bansos, DAK termasuk dana Hibah,” jelas Darwis seraya mengatakan karena kasus penyimpangan penggunaan anggaran dan proyek setahu saya bukan delik aduan, jadi kita berharap pihak aparat hukum dapat bertindak.

Apalagi jika ada laporan, Instansi Penegak Hukum di Kabupaten Mempawah untuk dapat menindaklanjuti setiap laporan. Untuk mengusut dugaan penyimpangan dengan mengecek fisik kontrak dan fisik lapangan, siapa-siapa sebagai pelaksana serta perusahaan yang di pakai, imbuhnya.

Perlu diketahui bahwa pemerintah membuat aturan adalah untuk kesejahtraan masyarakat. Jadi Hukum jangan Tajam di bawah dan Tumpul diatas. Artinya Penegakan hukum benar-benar dilakukan dan tak pandang bulu. Dalam hal ini kami siap mengawal dan melaporkan setiap dugaan penyimpangan APBD, cetus Darwis.

Dalam hal ini, kita akan membuat laporan pada Instansi penegak hukum agar dugaan penyimpangan dapat diusut, pungkasnya.

Guna pemberitaan yang berimbang, “Postkotapontianak.com” melakukan konfirmasi pada Abdurahman, ST,MT, PPK pada proyek peningkatan jalan Dinas PU,  sangat disayangkan saat dihubungi melalui handphone selulernya tidak diangkat sementara hp aktif./ DS/PKP


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *