Dalih Kenaikan BBM Menghemat APBN

“Penolakan kenaikan BBM oleh berbagai kalangan, terutama mahasiswa. Perlu dikaji ulang sementara harga minyak dunia mengalami penurunan”

POSTKOTA PONTIANAK

KETAPANG – HMI Cabang Ketapang mengkritisi kebijakan pemerintah Jokowi -Jusuf Kala yang telah menaikan harga BBM khsusnya untuk jenis Premium dan solar, dari yang semula berharga 6500 menjadi 8500 untuk jenis bensin dan 7500 untuk jenis solar.

Abdul SalimHal tesebut dilaksanakan dengan dalih untuk menghemat APBN, pemerintah memberikan solusi dengan berbagai jenis kartu sakti yang bertujuan untuk mengalihkan aliran anggran subsidi supaya lebih tepat sasaran pada masyarakat yang lebih membutuhkan, kepada wartawan “PostKotaPontianak.com” ( 21/11/2014) Abdul Salim Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ketapang mengatakan, “ Pemerintah Jokowi-JK terlalu tergesa-gesa dalam mengambil tindakan untuk kenaikan harga BBM dengan dalih menghemat APBN, padahal ini harus dikaji terlebih dahulu guna menemukan aspek manfaat dan mudharat bagi masyarakat kalangan bawah, ” ungkapnya.

Dengan masifnya penolakan kenaikan harga BBM dari berbagai kalangan, terutama mahasiswa. Maka pemerintah harus memikirkan ulang dengan menaikan harga BBM, karena di saat pemerintah menaikan harga BBM, harga minyak di dunia sedang dalam mengalami penurunan harga. Hal inilah yang sangat riskan, pemerintah hanya menjadikan BBM sebagai dalih untuk mencari sumber-sumber pendanaan proyek yang menjadi janji-janji kampanye jokowi-jk, jelas Abdul Salim.

Sementara itu Sekertaris Umum HMI, Andi Setiawan juga berpendapat bahwa “ Pemerintah harus mengkaji ulang atas keputusan yang telah dibuat. Program pemerintah yang memberikan berbagai kartu sakti atau yang lebih akrab dengan terminology Trisakti, penggunaan kartu trisakti ini tidak berbeda jauh dengan apa yang pernah dilakukan oleh pemerintahan SBY, yaitu BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang pada penerapannya banyak di temukan penyimpangan-penyimpangan dalam hal penyaluran bantuan tunai tersebut,” ujar Andi.

Lanjutnya, hal yang sama akan terjadi dengan kartu sakti jokowi yang sifatnya menggeneralisasikan bahwa semua rakyat Indonesia dapat dan wajib menggunakan kartu tersebut. Begitu pula dengan penggalihan subsidi tersebut pada sector produktif, apabila dikaji, hal ini sangat tidak tepat sasaran, karena tidak menyentu pada rakyat banyak, karena sebenarnya pemerintah dapat melakukan efisiensi di berbagai pos kementrian yang ada di pemerintahan jokowi-jk.

Sedangkan Ketua Bidang Partisifasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Ketapang, Ehpa Sapawi menuturkan “ Efek negative yang ditimbulkan dari naiknya BBM ini pada dasarnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kecil saja, akan tetapi masih banyak rakyat Indonesia yang menjerit atas tingginya harga-harga barang pokok sebagai implikasi dari tingginya harga BBM, karena tingginya harga BBM (Bahan Bakar Minyak) memiliki efek domino pada kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Selain itu juga meningkatnya biaya produksi dan distribusi barang. Hal ini tidak hanya di rasakan oleh kalangan menegah kebawah, akan tetapi juga kalangan usaha kecil dan menengah,” tegasnya. (M.Yusuf)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *