Cawalkot Depok Diduga Gunakan Fasilitas Negara

LSM Gelombang : Panwaslu Harus Tindak Cawalkot

DEPOK, POSTKOTAPONTIANAK.COM-Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Lokomotif

Ketua LSM Gelombang Kota Depok, Cahyo Putranto Budiman (Ist)
Ketua LSM Gelombang Kota Depok, Cahyo Putranto Budiman (Ist)

Pembangunan (Gelombang) Kota Depok Cahyo Putranto Budiman membenarkan, bahwa calon walikota nomor urut 2 itu hadir sebagai wakil walikota dalam acara Malam Anugrah Pendidikan yang diadakan Dinas Pendidikan Kota Depok dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendidikan Kecamatan Sawangan. Padahal, hari itu ia telah mengajukan cuti, yang artinya ia bukanlah wakil walikota.

“Artinya, hasrat  ingin meraih kemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember terlihat jelas di wajah Wakil Walikota Idris Abdul Somad. Segela upaya dilakukan untuk meraih dukungan dari masyarakat,” ungkapnya kepada wartawan kemarin, di Kantor Panwaslu Kota Depok.

Menurutnya, bahwa dugaan kecurangan yang dilakukan Idris Abdul Somad yakni, dengan menghadiri seluruh kegiatan dinas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Namun kita sudah laporkan ke Panwaslu terkait dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh calon Walikota nomor urut 2 Idris Abdul Shomad tersebut.

“Sebab dalam kegiatan Malam Anugerah Pendidikan di Rumah Makan Thirta Rasa pada 28 Oktober lalu, Idris dalam jadwal cuti sebagai Wakil Walikota Depok,” tutur Cahyo.

Dia juga menjelaskan, bahwa jadwal cuti Idris tertuang dalam surat izin cuti tanggal 14 September 2015 dalam surat bernomor 270/4444/Pem.Um.yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heriawan.

“Jika sudah jelas kapasitas Idris pada saat itu bukan sebagai Wakil Walikota Depok, dan tindakan tersebut melanggar aturan, karena penyelenggaraan kegiatan adalah institusi negara atau aparatur sipil negara, yakni guru dan pengawas pendidikan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan TK-SD Kecamatan Sawangan,” jelas Cahyo.

Cahyo menambahkan, dalam acara tersebut dihadiri  oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Hery Pansila serta Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sawangan.

“Artinya, pihaknya pun telah melakukan pendalaman serta investigasi terkait kehadiran Idris, Disdik maupun UPT Pendidikan Kota Depok dalam acara kegiatan Malam Anugerah Pendidikan yang dimuat oleh salah satu media cetak lokal,” ujarnya.

Cahyo menegaskan, bahwa dugaan pelanggaran tersebut tentunya dapat dikenakan sanksi keras dengan digugurkan atau dibatalkan keikutsertaan Idris sebagai calon walikota dalam perhelatan Pilkada.

“Dengan adanya dugaan pelanggaran tersebut pihaknya melaporkan kepada Panwaslu Kota Depok untuk segera ditindaklanjuti sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota khususnya Pasal 70 Ayat (1) dan (3),” tandasnya.

Sementara itu Ginting, selaku anggota Panwaslu Kota Depok, menerangkan, bahwa pihaknya segera melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait melalui divisi hukum dan pengawasan Panwaslu Kota Depok. Sementara untuk saat ini, Panwaslu sendiri belum bisa memastikan bentuk pelanggaran ini seperti apa.

“Namun pihak Panwaslu segera panggil pihak terkait untuk melakulan klarifikasi. Tentunya kami juga akan mempelajari dan melakukan kajian terkait kasus ini,” terangnya.(Faldi/Sudrajat)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *