Bupati Tegaskan Tetap tak ada penebangan Kayu selanjutnya

Para pekerja kayu durian.(yhy pkp)
Para pekerja kayu durian.(yhy pkp)

PKP-SEKADAU, Setelah beberapa kali menyampaikan aspirasi ke DPRD Sekadau. Senin 16/2/2015), para pekerja kayu durian yang mengunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu mendapatkan jawaban dari Bupati Sekadau.

Bupati Sekadau, Simon Petrus S.Sos M.Si bersama Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Kapolres Sekadau AKBP.Muslikhun,Wakil Ketua DPRD, Jeffrai Raja Tugam SE, Ketua Komisi A DPRD Sekadau F. Negek SH mengelar rapat dengar pendapat bersama sejumlah camat dan kepala Desa dititik-titik penebangan kayu durian di Kabupaten Sekadau.

 pekerja kayu durian-yhy pkpWakil ketua DPRD,Yeffrai Raja Tugam SE mengatakan hanya DPRD menindak lanjuti dua kali kedatangan warga pekerja kayu, durian yang mana alasan pekerja kayu durian adalah surat pemberhentian penebangan dan penjualan kayu durian ini tanpa sosialisasi dan mempertanyakan kenapa di tanggal 15/16 Januari 2015 masih ada SKAU yang di perpanjang.

” Sedangkan tanggal 28 Januari keluar keputusan Bupati,” ujar Jeffrai. Terkait dengan sudah banyaknya kayu yang di tebang,sehingga pekerja mengalami kerugian. SKAU seharusnya di tandatangani dan dan cap Desa namun di SKAU ber cap dan tanda tangan pihak Dinas Kehutanan, sehingga beberapa waktu lalu kasus di tangkapnya 10 kontainer kayu durian di Tanjung Priuk Jakarta nama Sekadau yang tercoreng.

Rekan kerjanya, F.Negek mengatakan, tanggal  2 Februari 2015, DPRD menerima aspirasi pekerja kayu.  3 Februari 2015 melalui komisi A turun ke Nanga Mahap untuk pengecekan dan ditemukan 400an Kubik kayu yangg sudah di tebang dan 56 SKAU di dua pemilik.

” Kita sesalkan banyak SKAU beredar dimana-mana dan di beberapa kecamatan,” ungkap Politisi PDIP itu. Camat Nanga Taman , Afron Akim Sehan S.Pd M.Si menceritakan sejak awal Muspika Nanga Taman sudah melakukan rapat-rapat dengan pekerja kayu dengan alasan kelangkaan, kekerabatan dan lingkungan guna mencegah penebangan kayu durian.

Sementara itu, Kades Sungai, Sambang V. Lican menceritakan, bahwasanya jauh sebelum surat keputusan Bupati di keluarkan, Pihak Desa sudah pernah menghentikan penebangan, dimana pihak desa sudah pernah melaporkan penebangan kayu durian ini kepada Polsek Sekadau hulu namun tidak diperdulikan pihak penebang kayu.

Begitu juga dengan Kades Landau Apin, Tibertius Dodi yang mengaku kewalahan mengatasi penebangan kayu durian dan dirinya selaku kades tidak bisa berbuat banyak mengatasi penebangan durian. “Kami para Kades bahkan  terkadang menjadi tumbal dari permasalahan ini,” keluh Kades muda ini.

Dikatakan Dodi, dari temuan di Desanya (Landau Apin) yang bekerja di desanya adalah orang luar, bahkan masuk dan bekerja di desa tidak ada pemberitahuan.

Sedangkan Kades Meragun, Agus Tinus Swandi menegaskan, bahwa dirinya sejak awal melarang penebangan durian dan tengkawang bahkan, pihak Desa pernah menghukum adat beberapa pekerja kayu durian di Desa Meragun dikarenakan melanggar aturan desa dan merusak jalan. “Pernah ada kasus ladang warga yang rusak tertimpa kayu setelah truk pengangkut kayu durian terguling,” katanya.

Sampai dengan rapat berakhir, Bupati Simon Petrus mengambil keputusan untuk semua pihak terkait sudah sepakat untuk menyamakan persepsi dan dukungan semua pihak.

“Dari DPRD menyarakan agar kayu yang sudh terlanjur di tebang agar bisa diberi kelonggaran untuk dijual. Namun ada pengecualian mana yang sesuai prosedur / mekanisme aturan SKAU dan yang tidak sesuai prosedur agar diawasi. Secara tehnis, yang tidak memenuhi mekanisme agar di hitung kubikasi dan jumlah kubikasi tersebut di buat berita acara serta di paraf oleh Camat dan Desa setempat.” pinta Bupati Simon.

Selain itu, Bupati meminta agar dibentuk tim yang di Kepala’I Kadis Hutbun, Sandae SE M.Si dengan anggota para Camat dan Desa dari lima (5) Kecamatan lokasi penebangan kayu durian untuk segera turun kelapangan memverifikasi, menghitung kubukasi kayu yang sudah ditebang dan siap dijual tanpa melalui mekanisme.

“Dengan catatan ada batasan waktu penjualan kayu selama 2 minggu bagi kayu yang sudah terlanjur ditebang dan tidak ada penebangan tambahan dan adanya surat keterangan kepemilikan lahan sebagai penganti sertifikat lahan/kepemilikan lahan.tim diminta mulai bekerja pada Hari Selasa 17 Februari 2015 sampai dengan dengan 1 Maret 2015,” papar Bupati.

Sedangkan bagi kayu yang sudah benar prosedurnya dipersilahkan untuk menjual kayu yang sudah terlanjur ditebang. Namun demikian setelah habis yang terlanjur di tebang tetap harus diberhentikan penebangan sesuai edaran Bupati 28 Januari 2015.

Keputusan Rapat ini, kemudian diumumkan kepada para pekerja kayu yang sejak pagi hari sudah berdatangan di Kantor Bupati dan berorasi di halaman parkir kantor Bupati Sekadau dengan pengamanan ketat oleh Kepolisian Resor Sekadau dan Sat Pol PP Pemda Sekadau.

Berdasarkan hasil pertemuan disepakati mendukung sepenuhnya surat edaran Bupati Sekadau No.522.21/99/Hutbun-1-Tanggal 28 Januari 2015 perihal Larangan untuk Menebang Pohon Urian dan Tengkawang.

Terhadap Kayu durian yang sudah ditebang dan belum terangkut, agar dilengkapi dengan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan kajian tim penerbitan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah surat peryataan ini ditanda tangani (sampai dengan tanggal 1 Maret 2015).(Yahya PKP)