Buntut Penertiban Ilegal Loging di Kecamatan Air Besar Kantor Perkebunan dan Kehutanan Landak Dirusak Masa

kantor  Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Landak diporakporandakan kelompok masyarakat pekerja kayu dari Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak. FOTO Ya' Syahdan
kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Landak diporakporandakan kelompok masyarakat pekerja kayu dari Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak. FOTO Ya’ Syahdan

POSTKOTAPONTIANAK.COM ! NGABANG-Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Landak siang (12/5), kemarin dirusak sejumlah orang yang mengaku sebagai masyarakat pekerja kayu dari Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak. Pengerusakan kantor sangat di sayangkan Kadis Bunhut Alpius, S.sos, MM, karena kantor tersebut adalah milik negara dan milik rakyat, yang pembangunannya menggunakan uang dari rakyat, seharusnya rakyat dapat menjaga kantor tersebut dengan baik dan bertanggung jawab.

Sekelompok masyarakat pekerja kayu dari Kecamatan Air Besar, yang telah merusak dan memporaporandakan kantor Perkebunan dan Kehutanan, hingga bangku rusak, kaca pecah, pipa air leding patah, stut listrik rusak, aula pertemuan juga rusak dengan kaca yang berserakan di lantai. Kemudian masa yang tadi bergerak sekitar jam 12 siang hingga jam 13,00 wiba membubarkan diri meninggalkan Kantor Perkebunan dan kehutanan.

Untuk meluruskan masalah tersebut, sekitar 5 orang perwakilan masyarakat Kecamatan Air Besar mengajukan tuntutan kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Landak. Dalam pertemuan itu hadir Kapolres Landak, AKBP Frans Tjahyono, Kadis Bunhut, Alpius, S.Sos, MM, Polhut, Marsono, Kasat Pol PP, dan anggota Pol PP. Pertemuan ini mendapat pengawalan dari anggota Polres Landak. Sementara itu isi tuntutan dari masyarakat adalah, yang pertama masyarakat minta agar Dinas Perkebunan dan Kehutanan untuk segera mensosialisasikan /petunjuk tapal batas dimana hutan adat, dimana hutan lindung, dimana hutan konservasi, dan dimana hutan cagar alam . Yang kedua, masyarakat minta supaya surat keterangan asal usul (SKAU) diterbitkan kembali.

Yang ketiga, apakah masyarakat tidak boleh memanfa’atkan kayu limbah LC  perusahaan, dari pada di timbun dan dibakar.

Yang ke empat, agar Pemda Landak dapat memindahkan Camat Air Besar yang menjabat sekarang . Dan yang kelima, masyarakat minta agar harga petani dinaikan agar masyarakat dapat hidup layak.

Atas tuntutan ini, Kadis Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Landak, Alpius, S.Sos, MM, mengatakan, terhadap kewenangan penentuan tapal batas kawasan hutan adalah kewenangan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, sementara Dinas di Kabupaten hanya sebagai pelaksana kebijakan, keputusan berada di Kementrian. “ Adapun masalah SKAU memang kita tidak lagi mengeluarkan SKAU, karena ternyata sudah disalahgunakan oleh kelompok tertentu. Kemudian bagi masyarakat yang ingin mengusahakan kayu di wilayah Hutan Pengunaan Lain (HPL), memang di bolehkan tapi harus dapat memenuhi kewajiban dengan membayar iuran kepada Pemerintah. Silahkan urus syarat-syaratnya di Dinas Bunhut. Kemudian untuk pemindahan Camat Air Besar itu bukan kewenangan kami, tapi itu menjadi kewenangan Bupati Landak, ” kata Alpius.

Sementara itu, Kapolres Landak AKBP Frans Tjahyono, mengatakan, agar masyarakat dapat menjaga ketertiban dan keamanan, kalau mau mengajukan tuntutan, lakukan sesuai prosedur yang berlaku, semua harus sesuai dengan aturannya. ./ya’syahdan

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *