BPK Kawal Dana Parpol Dari Anggaran APBD/APBN

Reporter : Devi Lahendra

Teks foto : Media Workshop BPK Perwakilan Kalbar Dengan Media Cetak dan Elektronik./ dv-PKP
Teks foto : Media Workshop BPK Perwakilan Kalbar Dengan Media Cetak dan Elektronik./ dv-PKP

PONTIANAK ! POSTKOTAPONTIANAK.COM — Mengacu pada Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemeriksaan laporan pertanggungjawab bantuan keuangan partai politik, yang bersumber dari dana APBN maupun APBD sesuai dengan suara yang didapatkan mulai dari tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat.

Sejatinya jumlah anggaran yang dikucurkan berdasarkan pada perolehan jumlah suara dari masing-masing partai politik. Adapun dana tersebut hanya bisa digunakan untuk kesekateriatan partai maupun pembelajaran berpolitik bagi anggota partai politik.

“Jadi wajib untuk partai politik melaporkan pertanggungjawaban atas keuangan tersebut sesuai dengan PP 83 tahun 2012 mengenai bantuan keuangan kepada partai politik yang tertuang di pasal 12A, ” jelas Joni Rindra Putra Kepala Sub Auditorat Kalbar II, dalam media workshop BPK Perwakilan Kalbar dengan Wartawan Media Cetak maupun Elektronik, Jumat (4/12/15).

Sejauh ini, lebih lanjut dikatakan Joni, masih ada temuan yang tidak sesuai atas laporan keuangan partai politik yang bersumber dari anggaran APBD.

“Untuk itu parpol wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan maupun pengeluaran, kepada BPK paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan harus memahami tentang penggunaan anggaran yang diberikan kepada parpol, ” paparnya.

Ditempat yang sama, Patrick L Sihombing Kepala Sub Auditorat Kalbar I, menambahkan bantuan untuk partai politik sebesar 40 persen untuk sekretariat bagi partai politik dan 60 persen untuk pendidikan partai politik.

“Semua sudah jelas diatur dalam peraturan BPK maupun peraturan pemerintah mengenai keuangan yang mereka terima. Dan jika terjadi temuan dalam pemeriksaan maka sangsi tegas akan diberikan kepada parpol yang mana untuk tahun depan mereka tidak akan diberikan lagi bantuan anggaran, ” terang Patrick.

Lebih jauh Patrick menambahkan BPK dalam penyampaian hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan maupun pengeluaran parpol paling lama 1 bulan setelah dilakukan pemeriksaan.

“Semua hasil laporan akan kita sampaikan, dan jika ada temuan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan sangsi yang akan dijatuhkan, ” tukasnya./*


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *