BPD dan Kades bukan lawan politik, tapi sebagai mitra

POSTKOTA PONTIANAK.COM

TEBAS-Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), periode 2014-2020 secara serentak untuk 6 desa di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, dilaksanakan tanggal 6 Januari 2014 di Gedung Serba Guna Tebas oleh Camat Tebas Sugiarto.SH.MM.  Acara tersebut dihadiri dan disaksikan oleh segenap lapisan masyarakat desa masing masing serta unsur Muspika Tebas.

pelantikan BPD Kec. TebasDimana kegiatan ini berlangsung hikmat, lancar dan aman ini dapat memberikan arti tersendiri bagi mereka yang dilantik yang berasal dari BPD Desa Sempalai, Desa Sungai Kelambu, Desa Serumpun Buluh, Desa Pangkalan Kongsi, Desa Dungun Perapakan serta Desa Serindang Kecamatan Tebas.

Pada pelantikan tersebut beragam pendapat dan tanggapan yang dikemukakan masyarakat atas pelantikan ini. Sudirman salah satu anggota BPD Desa Bekut sangat berharap kedepannya BPD bukan menjadi lawan bagi Kepala Desa tapi merupakan kawan atau mitra, dengan demikian apapun musyawarah dan mufakat yang diselenggarakan di tiap desa berjalan lancar dan demokratis. Hal ini penting agar tidak terjadi konflik internal di desa tersebut, terangnya bersemangat.

Selain Sudirman ada juga pendapat lain seperti diungkapkan H.Suharjo Marli.S.Sos Ketua BPD Desa Tebas Sungai, dirinya berharap agar pihak Pemda Sambas melalui BPMPD lebih berperan aktif lagi dalam melakukan pembinaan terhadap BPD sesuai amanah UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kopetensi dan akademisi BPD ini harus ditingkatkan melalui Bimtek (Bimbingan Teknologi).

Salah satu Ibu Rumah tangga yang enggan ditulis namanya mengatakan bahwa dalam pelantikan ini saya hanya melihat ada beberapa desa saja yang menempatkan kaum wanita sebagai keterwakilan kaumnya. Sungguh sangat disayangkan sekali, padahal diera globalisasi ini penempatan kaum wanita sebagai salah satu leding sektor di desanya sangatlah perlu dan dibutuhkan, ujarnya.

Camat Tebas Sugiarto.SH.MM dalam sambutannya meminta para BPD agar dapat berkerja sama dengan Kepala Desanya, mampu menyusun program-program pembangnan desa, apalagi dengan UU No 6 Th 2014 tentang desa ini, kemampuan optimal harus dikerahkan, harus sinergis, peran saudara-saudara adalah meningkatkan pelayanan masyarakat,maka dari itu sejak awal program kerja pembangunan desa sudah harus dibuat , tegasnya.

Kepala BPMPD Drs. Arliezen dalam paparannya, mengatakan bahwa masih ada BPD yang hanya tinggal tanda tangan saja, tanpa melalui prosedur rapat, pembahasan sebagaimana mestinya, Arliezen meminta BPD harus tahu apa fungsi UU No 6 Th 2014 tentang desa itu, harus selalu menempatkan diri sebagai pelaku pembangunan dan harus mengutamakan prioritas pembangunan itu sendiri.

Ada pun bulan Januari 2015 ini 6 desa yang melakukan pelantikan BPD, sedangkan BPD Desa Maktangguk yang belum dilakukan pelantikan. Hal tersebut dikarenakan adanya konflik internal dalam pelaksanaan pemilihan BPD. Ini bisa saja terjadi akibat ego sentralistik kelompok atau ego invidual , dengan demikian persoalan ini harus secepatnya dapat diselesaikan agar tidak berlarut larut, pinta Suharjo dan jangan ada stigma untuk menempatkan antara BPD dan Kepala Desa sebagai lawan politik namun harus sebagai kawan, ini demi kemajuan desa, pungkas Suharjo.(Lukman Hakim)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *