Bila Diberi Amanah Hasbullah Akan Perbaiki Depok Lebih Maju

Ketua DPD PAN Kota Depok, Hasbullah Rahmad (Ist)
Ketua DPD PAN Kota Depok, Hasbullah Rahmad (Ist)

POSTKOTAPONTIANAK.COM ! DEPOK-Kendati telah selama sepuluh tahun menjabat sebagai Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, tetap harus dikritisi. Namun walaupun demikian, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Depok menjadi bagian dari mesin partai yang menyokong Nur Mahmudi menjadikan orang nomor satu di Kota Depok ini. Artinya PAN selalu amanah mendukung Nur Mahmudi. “Namun ada delapan program kerja Nur Mahmudi yang sangat baik, dan itu kita dukung penuh sampai masa kerjanya habis. Walaupun ada beberapa catatan yang mesti diperbaiki,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Depok, Hasbullah Rahmad kepada wartawan, Senin (4/5/2015), di Depok.

Dia menerangkan, bahwa bila dipercaya masyarakat untuk menjadi Walikota Depok, dia berjanji akan melengkapi kekurangan tersebut bahkan akan diperbaikinya. Yakni yang pertama, mengenai pembenahan system pelayanan publik yang masih karut-marut. Dimana, tidak ada tenggat waktu dan biaya pasti dalam pengurusan izin. “Itu semua terjadi karena tidak ada kemauan dari birokrat untuk memperbaiki kinerjanya. Kedepan yang seperti ini harus diperbaiki. Mereka yang tidak ingin pelayanan kepada masyarakat berjalan baik dan murah, terpaksa kita singkirkan,” jelas Hasbullah.

Yang kedua yakni, pelayanan kesehatan harus lebih tertata. Puskesmas 24 jam yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus beroperasi dengan baik. Ketiga, adalah di bidang pendidikan.  “Yakni sekolah negeri wajib ada di setiap kecamatan, baik itu SDN, SMPN, maupun SMAN atau SMK. Tidak boleh lagi ada sekolah yang menumpang di bangunan milik SD,” ujar Hasbullah.

Untuk yang keempat, tutur Hasbullah, infrastruktur. Pembangunan berkualitas menjadi tujuan utama pemerintah mendatang. Tidak boleh ada lagi, tegasnya, pembangunan jalan yang rusak dalam tempo tiga minggu ataupun tiga bulan. “Proses lelang harus dilakukan dengan benar agar mendapatkan hasil yang maksimal,” tuturnya.

Selain itu, imbuh Hasbullah, bicara mengenai trasportasi publik. Trasportasi publik harus merata di setiap kecamatan. Pemekaran kecamatan dari enam menjadi 11 intinya adalah memberikan kemudahan bagi pemerintah melakukan pelayana kepada masyarakat. Dan, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses ekonomi. “Transportasi kita yang sekarang ini harus diperbaiki,” imbuh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat itu./Faldi/Sudrajat


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *