Benny : Penegakan Hukum Terkesan Masih Tebang Pilih

Hukum masih Tumpul ke Atas tetapi  Tajam ke Bawah !!!

Benny Penjaitan ,coordinator NCW wilayah Timur Kalbar./PKP
Benny Penjaitan ,coordinator NCW wilayah Timur Kalbar./PKP

PONTIANAK-Rabu (17/06/2015), Sebagai warga Negara Indonesia Benny Panjaitan (70),  sangat prihatin dengan institusi para  penegak hukum, masih tebang pilih dalam menangani berbagai kasus, terutama kasus kasus Illegal Logging dan pembabatan hutan lindung di Kabupaten Sintang, salah satu contoh yang dilakukan oleh PT.Puri Kencana  dari tahun 2001 hingga 2006, yang dikuasai oleh Sudianto Lim alias Aseng.

Pada tahun 2006, Aseng  sempat diperiksa Polres Sintang, dalam kasus Illegal Logging dan berlanjut hingga ke Pengadilan Negeri Sintang, namun menyayangkan Majelis Hakim saat itu hanya memvonis Sudianto Lim alias Aseng 3 bulan Penjara dan denda 25 juta rupiah, dengan putusan Hakim tersebut tidak sesuai dengan kerugian Negara yang mencapai puluhan Milyar, juga Hakim dan Jaksa yang menangani kasus tersebut diduga ada permainan, karena setelah putusan Vonis tersebut, Sudianto Lim alias ASENG tidak pernah menjalani hukuman penjara, tutur Benny.

Merasa peduli terhadap lingkungan dan gerah melihat raja-raja hutan yang telah mengelabui masyarakat, dengan berkedok menggunakan koperasi “Ulak Melin” untuk menguasai lahan hutan yang akan di tebangnya, maka Benny tahun 2005 bergabung dengan organisasi Nusantara Coruption Watch (NCW) dan pada tahun itu juga ia sebagai coordinator NCW wilayah Timur Kalbar, melakukan investigasi dengan membuat laporan kegiatan illegal logging dan ia laporkan mulai dari Kejaksaan Negeri hingga Kejaksaan Agung, namun tidak ada tindak lanjutnya.

Yang menjadi pernyataan kata Benny, bahwa hukum tumpul ke atas dan tajam kebawah, ia ceritakan masyarakat kecil yang menebang kayu untuk bahan bangunan rumahnya, seperti yang dialami Ujang warga Pinoh, pada tahun 2012 lalu Ujang di Vonis 1 tahun penjara dan sebuah Mobil beserta kayunya, disita oleh negara oleh Pengadilan Sintang, padahal mobil tersebut masih status Credit.

Dengan rasa penasaran, Benny warga Nanga Pinoh itu pada 5 Februari 2015 lalu, melaporkan kembali kasus-kasus yang telah dilakukan oleh Sudianto Lim alias ASENG, ke Polda Kalbar, namun hingga berita ini diturunkan hanya menjawab bahwa kasus tersebut sudah inkrah dan tidak bisa di sidik lagi, padahal seandainya pihak penyidik mendalami berbagai kasus yang telah ia laporkan, masih bisa dilakukan pemeriksaan, pungkas Benny.

Menurut Kanit Reskrimsus Polda Kalbar, AKP Supri, bahwa keputusan itu sudah inkrah dan tidak bisa di proses kembali, kecuali ada novum atau bukti baru, katanya singkat pada wartawan, Selasa (16/6/2015).

Sementara itu secara terpisah Drs. Uray Usman Saidi.AS selaku Ketua Umum GEMPITA Melawi mengatakan, bahwa Hasil investigasi & sumber data yang dapat dipercaya, bahwa kasus Ilegal loging yg terjadi pada tahun 2006 tepatnya ( Keputusan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 16 Juni 2006), telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Namun persoalan sesungguhnya bahwa terpidana ( An. Putusan Sudianto Lim alias Aseng, tanggal 15-6-2016), tidak pernah dihukum penjara badan atau tidak pernah dipenjara sesuai dengan keputusan pada waktu itu, ironinya selesai diputuskan, terpidana membayar denda sebesar 25 juta rupiah, terpidana langsung menaiki mobil dan pergi entah kemana, yang sedianya harus menuju LP, beber Usman.

Apabila aparat hukum benar-banar ingin menerapkan hukum sesungguhnya maka, apabila mendapatkan informasi tentang pembangkangan hukum seperti telah diberitakan, maka langkah awal adalah melakukan pengecekkan ke LP mana terpidana dimasukkan, bila memang telah ingkrah dapat dipastikan data yang bersangkutan ada di LP.

Kepada Bapak Kapolda Kalbar mohon ditindak dan diberantas korporasi jahat terhadap mafia hukum ini, pungkas Drs. Uray Usman Saidi yang juga Ketua Dewan Penasehat PWRI Kabupaten Melawi./Satrio/adi

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *