Ampera Raya dan Sungai Malaya Keluhkan ADD

POSTKOTA PONTIANAK

KUBU RAYA-Kebahagiaan yang dirasakan oleh seluruh Desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya setelah menerima Anggaran Dana Desa (ADD) ternyata tidak dirasakan oleh Dua Desa yang baru mekar, yaitu Desa Ampera Raya dan Desa Sungai Malaya. Padahal ADD merupakan dana penunjang yang krusial untuk melakukan segala kegiatan yang ada di desa.

JUNAIDI RAJAJunaidi Raja, Kepala Desa Ampera Raya sangat menyayangkan hal ini menimpa desa yang dipimpinnya, padahal secara aturan, yaitu Perda No. 6 Tahun 2012 tentang pembentukan Desa Ampera Raya tentunya secara resmi diakui keberadaannya oleh hukum maupun administrasi Pemerintahan yang secara otomatis wajib juga menerima ADD. “Akan tetapi entah kenapa desa kami belum bisa menerimanya,” ujar Junaidi.

Dituturkan Junaidi Raja, ketika pihaknya melakukan konfirmasi terkait kondisi ini kepada pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab Kubu Raya mengatakan bahwa kendalanya adalah Nomor Induk Desa yang belum keluar dan Tapal Batas Desa yang belum jelas, sedangkan untuk mengeluarkan NID permasalahan tapal batas harus keluar terlebih dahulu.

Menurutnya soal tapal batas sebenarnya sudah tertuang didalam berkas lampiran Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Ampera Raya, yang didalamnya sudah terlampir Peta dan tapal batasnya. Apalagi Perda tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Muda Mahendrawan, Bupati Kubu Raya kala itu.

Lebih lanjut dijelaskan Junaidi, bahwa untuk mengakomodir segala kegiatan operasional desa dalam setahun kedepan, pihaknya mesti menggunakan dana apa dan dapat dari mana, sedangkan bantuan operasional yang diberikan dari APBD Perubahan Rp.23 juta tentunya sangat tidak mencukupi. Alhasil untuk membiayai operasional pemerintah Desa terpaksa meminjam dari pihak ketiga.

Terkait dengan masalah tersebut Kepala BPMPD Kubu Raya, Sudiono Supiyanto ketika ditemui Post Kota Pontianak Online diruangan kerjanya mengatakan permasalahan tidak keluarnya ADD untuk Desa Ampera Raya dan Desa Sungai Malaya karena belum keluarnya NID dan masalah tapal batas antara kabupaten dengan kota Pontianak. Namun hal ini masih dalam proses dan tetap akan diperjuangkannya. “Kalau untuk pengajuan sudah kami sampaikan kepada pemerintah pusat, tinggal realisasinya saja, karena hal ini tergantung lagi dari keputusan pusat,” jelasnya. (kliwon)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *