Alifuddin Sosialisasi 4 Pilar, Tanamkan Semangat Idiologi Pancasila Kepada Kader PKS

POSTKOTAPONTIANAK.COM

MEMPAWAH – – Acara Sosialisasi Empat Pilar yang diselenggarakan Anggota MPR RI Fraksi PKS H. Alifuddin SE., MM., dihadiri oleh Ketua DPW PKS Provinsi Kalimantan Barat, Ketua DPD PKS Kabupaten Mempawah, Ketua Dewan Syariah Kabupaten Mempawah dan Simpatisan PKS dari Dewan Pimpinan Wilayah FPI Kabupaten Mempawah serta Kader Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Mempawah berjumlah lebih dari 180 orang, berlangsung di Lantai 2 Gedung Chandramidi Mempawah. Sabtu (04/07/2020).

Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini bertemakan, “Pancasila Sebagai Dasar dan Idielogi Negara UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR RI, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara, dan Bhineka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara”.

Mengawali acara sosialisasi, H. Alifuddin SE. MM., menjelaskan keanggotaan MPR dari Anggota Komisi 9 Fraksi Partai PKS Dapil Pemilihan 1 Kalimantan Barat.l, kalimat diatas menjadi inti dari kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dilakukannya.

“Pelaksanaan kegiatan ini sesuai UU No 17 tahun 2014, setiap anggota MPR memiliki tugas untuk mensosialisasikan dan memasyarakatkan Empat Pilar MPR RI, dalam hal ini karena saye merupakan pemilihan daerah kalimantan barat, maka acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di daerah pemilihan dimana saya terpilih,” ucap Alifuddin

“Arti makna dari pilar artinya tiang yang menopang sebuah bangunan, bangsa kita akan utuh dan kuat, bila pilarnya kuat, sebagaimana sebuah bangunan akan kokoh, bila tiangnya kokoh,” ucap Alifuddin.

“Adapun keempat pilar kebangsaan itu adalah Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika. Empat pilar itu harus dijaga dan dipelihara oleh seluruh rakyat Indonesia, karena dengan memahami dan memegang teguh nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar ini, akan menjadi kekuatan kita sebagai bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal bangsa,” jelas Alifuddin.

Disampaikan kepada peserta sosialisasi, H. Alifuddin SE., MM., jelaskan satu demi satu pilar kebangsaan. Pilar pertama yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, semestinya dilaksanakan dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Sila pertama menjadikan kita bangsa yang religius. Sila kedua merupakan dasar hubungan sosial dan budaya antara semua masyarakat Indonesia. Sila ketiga menggambarkan kekayaan dan keanekaragaman budaya dan corak bangsa Indonesia, yang disatukan dengan Pancasila. Sila keempat menggambarkan karakter bangsa yang mencintai musyawarah, yang sudah menjadi ruh bangsa Indonesia dan dicontohkan oleh para pendiri bangsa. Sila kelima menjamin keadilan dan pemerataan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia.

Lanjutnya, Pilar kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara. Pilar ketiga menjelaskan bentuk negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbentuk Republik. Pilar keempat yaitu Bhinneka Tunggal Ika menjadi Semboyan Negara Republik Indonesia. Berbeda-beda tetapi satu jua, dinilai relevan dengan keperluan strategis Bangsa Indonesia.

Saat dipertanyakan akan kerkaitan RUU Tentang Haluan Ideologi Pancasila, dengan santai dan lugas menjawab.

“MENOLAK, jelas kami katakan itu saat rapat sidang komisi, perlu diketahui oleh khalayak ramai, bahwa hanya 2 fraksi yang tidak setuju dengan RUU HIP, pertama PKS dan kedua Partai Demokrat,” tegas Akifuddin.

“Jika ditanyakan akan alasannya, bahwa dari Fraksi PKS menyatakan MENOLAK dengan catatan Rancangan Undang-Undang Tentang Haluan Ideologi Pancasila untuk ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR sebelum RUU ini mengakomodir terlebih dahulu ketentuan terkait dengan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme kedalam ketentuan mengingat dari RUU ini,” jelas Alifuddin mengutip singkat pernyataan yang dikekuarkan oleh Fraksi PKS saat persidangan di MPR RI.

“Kami dukung jika ada warga negara yang melakukan aksi penolakan, bila perlu warga kalbar juga lakukan aksi dengan membuat pernyataan menolak RUU HIP, terus serahkan pernyataan itu kepada DPRD Kabupaten ataupun Provinsi,” tegas Alifuddin.(Guns)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *