Aliansi Masyarakat Terdampak Banjir (AMTAB) Audiensi di DPRD Mempawah melahirkan 3 Kesepakatan Tangkal Banjir

POSTKOTAPONTIANAK.COM

MEMPAWAH : Usai melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Mempawah, AMTAB ditemani Para Kades, selanjutnya melakukan audiensi dengan DPRD Mempawah. Selasa (15/09/2020), pukul 09.00 wib,

Pada audiensi kali ini sebagai mediator DPRD Mempawah dipimpin oleh Subandio SH dengan didamping beberapa anggota DPRD Mempawah lainnya dengan AMTAB Mempawah, Kades Pasir, Kades Antibar, Kades Sejegi yang diwakili, Kades Penibung diwakili dan pihak Pemkab yang keterwakilan dari Kantor Bapedda Kabupaten Mempawah, di Aula Kantor DPRD Mempawah.

Perwakilan dari AMTAB Muhammad Ali Sampaikan Ada sekitar 14.678 warga terdampak banjir yang terdiri dari Desa Pasir, Desa Penibung, Desa Sejegi, Desa Antibar dan Kelurahan Terusan. Ini sesuai pendatan pada bulan Januari hingga bulan Agustus 2020. Dengan kejadian ini DPRD Kabupaten Mempawah diminta untuk mengedepankan kepentingan Masyarakat lebih banyak dan mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Kami minta kepada Anggota DPRD Kabupaten Mempawah serius mengawal aspirasi masyarakat, megedepankan kepentingan rakyat banyak dan mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok karena ini merupakan komitmen mereka sebagai wakil rakyat yang mengemban amanah rakyat,” tegas Muhammad Ali.

BACA JUGA

Kegiatan Blue Patrol dan Himbauan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19 Diwilayah Hukum Polsek Pontura

Kunjungan Tim Biro Provos Divpropam Mabes Polri di Mako Polsek Pontianak Utara

Kasum TNI : Semua Petugas di Wilayah Perbatasan Jalankan Tugas Dengan Baik

Kapolres Majalengka Silaturahmi Ke Komunitas Onthel Majalengka Sampaikan Himbauan 3M Serta Berikan Sembako Dan Masker

Enam Bulan Sekali, Personil Polsek Pontianak Kota Ikuti Tes Kesamaptaan Jasmani Dan Beladiri Polri

“Audensi dengan DPRD Kabupaten Mempawah, merupakan lanjutan dari audensi kami dengan Pemda Kabupaten Mempawah sebelumnya, ini Langkah persuasif yang kami lakukan, adapun tujuannya hanya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang terdampak banjir dirasakan selama tahun 2020 ini sudah 6 kali rentan banjir,” ucap M. Ali.

Selanjutnya dikatakan juga untuk penanggulangan saat banjir, pasca banjir, serta upaya minimalisir terjadinya banjir, tidak pernah dilakukan oleh Pemkab Mempawah, padahal bencana banjir ini setiap tahunnya tetap berlangsung.

“Ada 3 poin kesepakatan bersama yg telah ditandatangani oleh DPRD Kabupaten Mempawah, AMTAB, Para Kades, dan Pemkab Mempawah diwakili oleh Dinas Bapedda kabupaten Mempawah, yaitu: Pertama pembuatan kanal anak sungai tembus ke laut (sebagai pembangunan prioritas), kedua Normalisasi saluran air, dan Ketiga Pembentukan pansus penanganan banjir,” jelas M. Ali.

“Kami akan tetap terus mengawal Rekomendasi ini sampai trealisasi, dan jika pun hal ini tidak diindahkan, maka kami akan melakukan aksi ketidakpercayaan terhadap Pemerintahan Kabupaten Mempawah dalam mengatasi masalah banjir ini,” jelas M. Ali. (Guns).


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *