5% Dana Pemeliharaan Milik Tiga Perusahaan Tidak Dibayar, Melalui Kuasa Hukumnya Bakal Bawa Kasus Ini Keranah Hukum

KUBU RAYA, POSTKOTAPONTIANAK.COM-”Sungguh memalukan”, kalimat tersebut sepertinya sangat tepat diarahkan kepada kinerja Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya saat ini.

ILustrasi.(ist)
ILustrasi.(ist)

Betapa tidak, alih-alih cepat memperbaiki buruknya warisan sistem birokrasi pemerintahan terdahulu, tapi ternyata bisa dibilang lebih buruk dari yang lalu.

Peryataan tersebut terlontar setelah terkuak temuan indikasi pengelapan keuangan negara yang diduga dilakukan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2014-2015.

Itu diperkuat dengan ditemukannya potongan dana 5% sebagai uang pemeliharaan sebesar Rp.60.284,000. Jumlah tersebut merupakan total dari tiga perusahaan yang tidak dibayarkan haknya oleh Dinas Cipta Karya Kubu Raya. Padahal pelaksanaan pengerjaan proyeknya sudah selesai dengan baik dan sudah di PHO.

Adapun tiga perusahaan tersebut adalah CV. Sari Katon Indah Direktur Jumadi, S.Sos, CV. Ella Parman Direktur Sariman dan CV. Nusa Indah dengan direktur Sutikno. Atas mencuatnya kasus ini, melalui kuasa hukumnya Kurniawan Pratowo, SH dan Abdul Rahman, SH ketiga perusahaan tersebut akan segera melaporkannya kepada Polda Kalimantan Barat.

Untuk lebih memperkuat indikasi Tipikor tersebut, wartawan media ini menemui Kuasa Hukum ketiga perusahaan itu. Dalam pengakuannya Abdul Rahman, SH, salah satu kuasa hukum membenarkan adanya permasalahan tersebut dan dalam waktu dekat pihaknya akan segera melaporkan kasus ini ke Polda Kalbar dengan membawa bukti-buktinya.

“Laporan ini segaja kami adukan, karena perbuatan oknum Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kubu Raya,  Ir. AY , sudah sangat kelewatan dan tidak patut untuk dibiarkan.

Apalagi tindakan yang bersangkutan jelas merugikan klien kami dan keuangan Negara tentunya. Bahkan tidak hanya klien kami yang dizalimi, besar dugaan masih ada ratusan perusahaan dari empat ratusan lebih yang tidak dibayarkan uang pemeliharaan sebesar 5% dari total jumlah masing-masing pagu dana pada setiap titik pekerjaan proyek.

Coba bayangkan, berapa besar uang negara yang digelapkan oknum tersebut. Apakah tindakan ini  harus didiamkan saja, mau jadi apa Kab. Kubu Raya jika ada abdi negara seperti ini,” pungkasnya.

CV. Sari Katon Indah Direktur Jumadi, S.Sos, Kamis ( 5/11/2015), dikonfirmasi terkait masalah tersebut membenarkan uang pemeliharaan tidak dibayar oleh pihak Dinas Cipta Karya KKR. Kasus itu sudah ditangani Kuasa Hukum dan akan melakukan upaya hukum, imbuh Jumadi pada “Postkotapontianak.com”.

Upaya konfirmasi hingga berita ini ditulis, pihak Dinas Cipta Karya KKR sangat sulit untuk ditemui./ (kli/hl)/-PKP.


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *