53 Persen Anggaran, Belanja Pegawai di Kritik

POSTKOTA PONTIANAK.COM

SEKADAU-Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Sekadau untuk tahun 2015 mendapat kritikan dari kalangan legislatif. Meski DPRD telah menyetujui draft APBD yang disampaikan eksekutif, namun ada beberapa catatan penting yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Sekadau.

Teguh Arif HardiantoSalah satunya berkaitan dengan besarnya anggaran untuk belanja tidak langsung yang mencapai angka 372,677 miliar rupiah atau 53 persen dari APBD. Dari angka itu, 268,128 miliar rupiah merupakan anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai.

Dengan jumlah PNS yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau berkisar lebih kurang 4.000 orang, angka tersebut dinilai terlalu fantastis. Setidaknya demikian menurut Teguh Arif Hardianto, anggota DPRD Sekadau dari fraksi partai Nasdem.

“Kalau kita lihat jumlah pegawai negeri lebih kurang hanya 2 persen dari total penduduk Kabupaten Sekadau. Sementara, anggaran yang dialokasikan untuk menunjang kinerja mereka lebih dominan dibanding anggaran untuk pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum.

Menurut kami, ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan anggaran,” ujar Teguh Arif kepada  Postkotapontianak.com, belum lama ini.

Menurut Teguh, porsi anggaran seharusnya lebih dominan untuk pengalokasian pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat. Jika melihat kebijakan anggaran tahun 2015 yang porsinya kurang seimbang, Teguh menilai proses birokrasi terlalu memboroskan anggaran.

Disini mencakup gaji, tunjangan dan kepentingan pegawai negeri. Akan lebih baik jika proses birokrasi tetap berjalan efektif namun tidak terlalu memberatkan anggaran. Bayangkan saja, anggaran untuk 4.000 pegawai nilainya malah lebih tinggi dari anggaran untuk pembangunan di lapangan untuk kepentingan hampir 200 ribu jiwa masyarakat Kabupaten Sekadau,” kritik Teguh.(Yahya iskandar)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *