15 RIBU DRIVER ONLINE SE-INDONESIA KOPDARNAS 2018 KONSOLIDASI MELAWAN PERMENHUB 108

JAKARTA – “Ekonomi rakyat menjadi kerdil, terdesak, dan padam, karena sengaja disempitkan, didesak, dan dipadamkan oleh pemerintah penjajah melalui sistem monopoli, dan (sistem) monopoli ini dipegang langsung oleh pemerintah, atau diciptakan pemerintah dan diberikan kepada segelintir perusahaan-perusahaan konglomerat. Dari keuntungan besar yang diperolehnya kemudian konglomerat memberikan “bagi hasil” kepada pemerintah atau lebih buruk lagi kepada “oknum-oknum pejabat pemerintah”. (Soekarno, Indonesia Menggugat, 1930: 31)

A. Akar Masalah
Profesi penggiat online di berbagai sektor baik perdagangan, keuangan hingga transportasi saat ini adalah keniscayaan sejarah sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa dengan murah, cepat dan aman dalam bertransaksi.

Seperti yang diungkapkan oleh Babeh Bowie selaku Ketua Umum ALIANDO bahwa, Khusus di sektor transportasi online kehadiran aplikasi jasa transportasi online secara langsung dapat menjawab kegagalan negara menciptakan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, juga menjawab kegagalan pemerintah memberikan transportasi yang terjangkau, kecepatan layanan, keamanan dan kenyamanan yang diberikan kepada masyarakat.

Sayangnya kehadiran negara melalui sejumlah aturan mulai dari Permenhub 32 tahun 2016, Permenhub 26 tahun 2017, Permenhub 108 tahun 2017 dinilai belum dapat mengakomodir seluruh aspek dari kegiatan transportasi dalam jaringan (online) dan merugikan bagi para pelakunya, terutama pemilik sekaligus pengemudi online yang menjadi mitra dari penyedia jasa layanan aplikasi transportasi online, jeladms Bowie.

Faktor utama yang menjadi penyebab adalah seluruh ketentuan yang dibuat oleh negara belum mampu mengakomodir aspek kemandirian individu menjadi mitra langsung yang mandiri dari penyedia aplikasi yang selama ini adalah bagian terpenting dari kegiatan transportasi online.

Berikut ilustrasinya : Dari ilustrasi diatas didapatkan gambaran bahwa dalam hubungan usaha maka muncul lah pihak ketiga yang mencari untung atas keberadaan transaksi bisnis tersebut seperti Tengkulak, Outsourcing dan Calo Tiket namun keberadaan mereka TIDAK DIWAJIBKAN OLEH NEGARA.

Sementara melalui Permenhub 108 tahun 2017 Negara MEWAJIBKAN driver untuk berhubungan dengan aplikasi melalui Koperasi/Badan Usaha. Hal ini sama saja dengan negara mewajibkan petani untuk menjual barang dagangannya melalui tengkulak, negara mewajibkan buruh untuk bekerja di pabrik melalui outsourcing dan negara mewajibkan penonton untuk membeli tiket pertandingan sepakbola melalui Calo Tiket. Hal ini sama saja dengan Negara sedang melegalkan dan menghalalkan praktik-praktik percaloan dan rente.

Secara hukum di Indonesia maka Permenhub 108 tahun 2017 melanggar banyak ketentuan hukum hingga konstitusi di negeri ini antara lain : UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 UU no 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Nawacita Pemerintahan Jokowi – JK antara lain : Membuat pemerintahan tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. (nawacita poin 2) Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. (nawacita poin 4)
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. (nawacita poin 5)
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. (nawacita poin 6)
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. (nawacita poin 7).
Permenhub 108 tahun 2017 juga bertentangan dengan keputusan di berbagai negara yang menggunakan transportasi online.

Contohnya Pengadilan Eropa yang memutuskan bahwa Uber adalah perusahaan transportasi sehingga regulasi terkait hal tersebut harus tunduk pada aturan mengenai transportasi di seluruh negara Uni Eropa.

Akibat lainnya dari PERMENHUB 108 adalah hilangnya potensi pendapatan negara sektor Pajak sekitar Rp 3 Trilyun dari beban pajak PPN atas jasa transportasi dan pajak badan, yang hanya bisa terwujud jika Perusahaan Aplikasi diwajibkan menjadi Perusahaan Jasa Transportasi.

B. Solusi
Jika melihat dari akar persoalan diatas maka yang pertama kali menjadi korban dari kebijakan Permenhub 108 adalah
Pengemudi/driver online yang harus menanggung beban baru sebagai akibat kebijakan negara yang mewajibkan adanya percaloan/rente dalam menjalankan usahanya. Penghasilan berkurang karena muncul beban tambahan potongan dari calo dan rente yang menjadi perantara mereka dengan aplikasi.

Masyarakat luas pengguna transportasi online yang harus mendapatkan tambahan beban tarif dari skema yang dibuat oleh negara tersebut.

Negara karena kehilangan potensi pendapatan dari beban pajak yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan aplikasi dalam menjalankan usahanya selama ini.

Yang diuntungkan dari skema tersebut antara lain : Aplikasi karena terhindar dari beban pajak yang besarannya bisa mencapai 4 triliun rupiah per tahun untuk seluruh aplikasi di seluruh Indonesia.
Pihak penyelenggara jasa transportasi online yang tergabung dalam Koperasi/Badan Usaha karena bisa mengambil keuntungan dengan leluasa dari praktik percaloan dan rente yang dilegalkan oleh negara.

Oknum pejabat-pejabat di Kementrian Perhubungan yang mengambil untung dari proses hukum legalisasi percaloan dan rente tersebut.

Untuk itu maka solusi yang tepat agar skema tersebut tidak dijalankan adalah dengan mewajibkan perusahaan aplikasi menjadi Perusahaan Jasa Transportasi seperti yang terjadi di berbagai negara di dunia seperti Uni Eropa, Amerika, Arab Saudi, Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia dll, ujar Baja.

Keuntungannya :
Skema hubungan antara Pengemudi/Driver online bisa tetap terjaga kemandiriannya dan pengemudi/driver online tidak dibebani dengan potongan atau biaya baru dalam menjalankan usahanya.

Masyarakat pengguna jasa transportasi online tetap mendapatkan tarif yang ekonomis karena tidak adanya beban tambahan karena skema percaloan dan rente.

Negara diuntungkan dengan pemasukan dari sektor pajak atas jasa transportasi yang dibebankan kepada perusahaan aplikasi yang sudah merubah dirinya menjadi perusahaan tranportasi, pungkas mereka.

Negara hadir sebagai wasit yang adil dan memiliki peran dalam melindungi para pelaku usaha di bidang transportasi. Ketika negara mewajibkan perusahaan aplikasi menjadi perusahaan transportasi maka negara juga menyelesaikan persoalan mendasar terkait keberadaan angkutan umum berbasis aplikasi, yakni payung hukum yang berkeadilan sesuai amanah UUD 1945./haris s./abe PKP.


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *