10 Pekerja BRN di PHK Tanpa Pesangon

Hendro: Sesuai Arahan Disosnakertrans

POSTKOTAPONTIANAK.COM ! JUNGKAT-PT Bumi Rama Nusantara (BRN) pelaksana  proyek PLTU 1 Kalbar melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak sepuluh orang.

Sucipto CS, yang di PHK tanpa pesangon./DIN
Sucipto CS, yang di PHK tanpa pesangon./DIN

Para pekerja itu  setidaknya telah bekerja di PT BRN selama lima tahun. Ironisnya kesepuluh karyawan itu tidak mendapatkan pesangon.

Sucipto salah seorang pekerja yang turut di PHK mengakui jika dirinya sejak 1 Juli 2010 melaksanakan pekerjaan PT BRN.

“Setelah lima tahun ternyata begitu di PHK saya tidak diberi apa-apa, termasuk sembilan orang teman-teman yang memiliki nasib serupa,” jelasnya.

Selain itu menurutnya selama bekerja, para pekerja tidak diikutkan sebagai peserta BPJS. “Saya akui jika saya tidak diikutsertakan pada BPJS ketenagakerjaan,” ujar Sucipto yang dibenarkan Afrizal.

Disinilah kami mempertanyakan, mengapa perusahaan tidak memiliki nurani. “Lima tahun bukan waktu yang singkat dan kami ini telah melaksanakan tugas yang dibèrikan perusahaan dengan baik” tegasnya.

Sedangkan HRD PT BRN Hendro membenarkan jika ada pengurangan pekerja. “Rencana awal kita akan mengurangi pekerja sebanyak 28 orang. Karena masih diperlukan perusahaan memutuskan kontrak kerja kepada sepuluh pekerja,” jelasnya saat dikonfirmasi via telpon seluler, Selasa (18/8/2015).

Dijelaskannya, kesepuluh pekerja yang diberhentikan pihak perusahaan tidak memberikan pesangon. Dalihnya adalah kesemua pekerja itu adalah karyawan kontrak. ” HRD sebelumnya telah minta saran ke Dinas Tenaga Kerja di Mempawah dan disarankan agar karyawan itu dijadikan tenaga kontrak,” jelas Hendro.

Adapun waktu kontrak yang cukup panjang lanjut dia pihak Dinas Tenaga Kerja juga mengarahkan agar dibuat kontrak jeda. “Kontrak jeda ini dibuat setiap dua kali  selama enam bulan. Tapi hak-hak mereka dipenuhi selama kontrak jeda satu bulan itu,” jelasnya.

Bahkan untuk pesangon juga ditegaskan Disosnakertrans Kabupaten Mempawah bahwa mereka tidak berhak atas pesangon.”sesuai petunjuk dinas, mereka tidak ada pesangon” imbuh Hendro.

Jika ada yang mempertanyakan mengenai hal ini pihak pekerja diminta datang ke kantor dinas. “Jika ada yang mempertanyakan suruh nemui ke kantor dinas, ” ungkap Hendro menirukan petunjuk  dinas./STO/DIN-PKP


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *