Warga Tak Pernah Diajak Komunikasi

Grand Zamzam./Ist
Grand Zamzam./Ist

POSTKOTAPONTIANAK.COM ! DEPOK-Ketua Komisi A H Nurhasyim yang juga anggota Fraksi Partai Golkar (FPG), membenarkan, bahwa pembangunan Apartemen Grand Zamzam Towers belum melakukan komunikasi dengan masyarakat yang akan terkena dampaknya secara langsung atau tidak langsung. Sebab, warga penghuni Perumahan Permata De Margonda yang lokasinya berada tidak jauh dari area pembangunan tidak pernah dilibatkan.

“Maka dari itu, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok diminta tidak mengeluarkan izin pembangunan bagi pengembang Apartemen Grand Zamzam Towers tersebut, bahkan pembangunan AGZ terancam di batalkan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (5/4/2015), di ruang kejanya.

Di menjelaskan, bahwa seharusnya Pemkot Depok paham dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara jelas mencatat bahwa syarat mengajukan IMB harus mengantongi izin dari masyarakat. Jika, kata dia, pihak pengembang Grand Zamzam Towers telah mendapatkan izin dari Pemkot Depok melalui Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) tanpa mengantongi izin dari masyarakat maka pihaknya bakal melakukan langkah-langkah politik.

“Selait itu pihak manajemen harus juga terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan warga. Sebab, izin lingkungan menjadi syarat awal dikeluarkannya IMB. Kalau sekarang masyarakat meminta uang kompensasi saya kira itu sah dan wajar,” jelas Nurhasyim.

Menurutnya, bahwa ihak kami akan mengerahkan anggotanya untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Grand Zamzam Tower. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat lagi.

“Jika data-data keluhan masyarakat sudah terkumpul maka kita akan mengundang pihak manajemen Grand Zamzam Towers untuk mempertanyakan kenapa masyarakat tidak dilibatkan, dari mana mereka mendapatkan rekomendasi lingkungan kalau masyarakat tidak pernah merasa melakukan komunikasi dengan pihak pengembang,” tutur Nurhasyim.

Dia juga mengingatkan, bahwa seharusnya Pemkot Depok tidak mengeluarkan izin secara membabi buta tanpa melihat dan melakukan cek and ricek ke lapangan. Dia mengancam siapa saja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memberikan jaminan kepada pengembang Apartemen Zamzam Towers untuk melakukan pembangunan walaupun izin yang mereka urus dalam proses.

 “Ingat, yang boleh melakukan pembangunan adalah mereka-mereka yang telah memiliki izin atau mengantongi izin. Kalau ada pengembang yang melakukan pembangunan tapi izinnya dalam proses, tidak atau belum bisa melakukan pembangunan. Bangunan yang mereka bangun dapat dibongkar paksa,” imbuh Nurhasyim.

Nurhasyim menegaskan, seluruh PNS dilinkup Distarkim untuk tidak mengkangkangi perda. Apalagi sampai memberikan jaminan bahwa perusahaan tersebut dapat membangun walaupun belum resmi mendapatkan izin.

 “Artinya jika ada yang melakukan itu dapat kita pidanakan. Orang tersebut berati dengan sadar telah melakukan pelanggaran atauran,” tandas Anggota Kosgoro itu.

Sebelumnya, Koordinator Forum Komunikasi Penghuni Permata Izak K Hetharia, menerangkan, bahwa warga De Margonda dan sekitarnya menuntut kompensasi uang kepada pengembang pembangunan Apartemen Grand Zamzam Towers karena proses kegiatan pra kontruksi, kontruksi dan operasional bakal memiliki dampak langsung dan tidak langsung kepada warga. Dengan jumlah uang kompensasi Rp8 juta per bulan bagi setiap satu kepala keluarga.

 “Kami menuntut uang kompensasi kepada pengembang karena dampak yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung,” terangnya. /Faldi/Sudrajat

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *