Warga Jelau Belangiran Minta PT KSP Tingkatkan Kesejahteraan

Komisi B DPRD Landak hearing dengan PT KSP, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Camat Ngabang (Yosep), Pengurus Desa Pak Mayam, Kadus Jelau Belangiran dan masyarakat jelau Belangiran Kecamatan Ngabang, Selasa (29/11/2016)./ DAN
Komisi B DPRD Landak hearing dengan PT KSP, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Camat Ngabang (Yosep), Pengurus Desa Pak Mayam, Kadus Jelau Belangiran dan masyarakat jelau Belangiran Kecamatan Ngabang, Selasa (29/11/2016)./ DAN

NGABANG ! POSTKOTAPONTIANAK.COM – Komisi B DPRD Kabupaten Landak, Selasa (29/11/2016), gelar dengar pendapat (hearing) dengan Hutan Tanaman Industri, PT KSP ( Kalimantan Subur Permai), Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Camat Ngabang (Yosep), Kades Pak Mayam, Kadus Jelau Belangiran, Temenggung (Salim Aseng), Tokoh Masyarakat dan perwakilan masyarakat  Jelau Belangiran.

Tokoh masyarakat, melalui juru bicara (Sudianto), meminta kepada PT KSP untuk dapat meningkatkan penghasilan masyarakat Jelau Belangiran, dimana hutannya telah ditanami HTI. Selanjutnya, agar perusahaan dapat melakukan  CSR sehingga  masyarakat merasa di perhatikan oleh Perusahaan yang berinvestasi di Jelau Balangiran. Perusahaan diminta untuk dapat menghormati kearipan local. Perusahaan  juga diminta untuk dapat melakukan mitra kerjasama dengan membentuk Koperasi dengan demikian akan terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. “ Kami sangat berterima kasih dengan kehadiran perusahaan di Jelau Belangiran sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi kami, namun demikian perusahaan juga harus dapat  memberikan penghasilan yang dapat memenuhi standar kehidupan layak, ”ucap Sudianto.

Sementara itu, manajemen PT KSP, melalui Samsul (Humas PT KSP), “ Terima kasih atas kerjasama antara masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah, dimana kerajasama yang baik itu telah terbangun selama ini. Kalau sekiranya ada tuntutan masyarakat, karena memang keterbatasan PT KSP yang notabanenya adalah HTI, yang belum terlaksana, kami minta maaf. Namun kita akan cari solusinya apa yang terbaik untuk kebaikan kita bersama, ” ucapnya.

Komisi B yang diketuai Evi,  menekankan agar perusahaan, dan masyarakat dapat membangun kerjasama yang baik, agar setiap permasalahan yang terjadi supaya dapat diselesaikan dengan bijaksana, untuk kebaikan bersama.

Sementara itu, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Landak, melalui (Burhanudin), mengatakan, masalah kehutanan sudah menjadi kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi, jadi Kabupaten hanya sebatas mengakomodir masalah, yang selanjutnya menjadi kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi untuk menyelesaikannya.  (dan)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *