Wakil Walkot : Pemkot Segera Tertibkan Penghuni Apertemen

POSTKOTAPONTIANAK.COM – DEPOK ! Maraknya bangunan vertikal (apartemen) membuat Pemerintah Kota Depok kesulitan melakukan pengawasan. Pasalnya banyak penghuni apartemen tidak memberikan laporan pada pengurus lingkungan setempat. Terlebih pengelola juga enggan memberikan data orang yang tinggal di apartemen.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna mengungkapkan, bahwa pemerintah telah mencoba meminta data warga yang tinggal di apertemen. Namun sayangnya data itu tidak pernah diberikan oleh pengelola. Pihaknya tidak tahu alasan pasti mengapa pengelola tidak memberikan data tersebut pada pemerintah.

“Jadi keluhan itu sudah sering saya dengar dari para lurah setempat. Bahwa mereka tidak pernah diberikan data orang yang tinggal di apartemen. Padahal sudah diminta,” ungkapnya kepada wartawan , Kamis (28/4/2016), di Balaikota.

Dia menjelaskan, bahwa kedepannya p Sementara itu, diketahui bahwa 30 persen warga yang tinggal di Depok masih ilegal atau belum terdata di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Hal ini juga sebagai dampak dari maraknya apartemen di Depok. Hingga Desember 2015 tercatat jumlah penduduk Depok sekitar 2.095.351 jiwa. Dan diperkirakan 400.000 diantaranya belum terdata. “Mereka penduduk non permanen. Jumlahnya mencapai 30-40 persen dari yang terdata,” kata Kepala Seksi Data dan Penyuluhan Disdukcapil Komarudin Daiman.

Dikatakan, setiap hari sekitar 150 orang yang masuk ke Depok dan yang membuat surat izin tinggal di Disdukcapil. Tapi, sebagian besar penduduk yang datang tidak mau membuat surat pindah. Penduduk non permanen tersebut beralasan tidak membuat izin pindah karena berkas kendaraan masih tercatat di rumah sebelumnya dan masih berurusan dengan bank. “Keluhannya kalau pindah berkas tempat tinggal susah untuk perpanjang STNK dan masalah perbankan,” pungkasnya. ihaknya berencana melakukan pendataan langsung terhadap warga yang tinggal di apartemen maupun indekos yang banyak di Depok.

“Hal itu dilakukan demi menjaga keamanan dan mencegah tindak kriminal. Bahkan sekaligus untuk kelengkapan data administrasi,” jelas Pradi.

Pradi menambahkan, bahwa info yang didapat banyak apartemen yang ada di Depok disewakan oleh pemiliknya kepada orang lain. Sehingga perlu melakukan pendataan untuk memastikan orang yang tinggal didalamnya.

“Artinya jangan sampai terulang kembali, ada orang asing yang menjadi pengedar narkoba jaringan internasional,” ujarnya.

Pradi mengingatkan, yang harus diantisipasi adalah penyalahgunaan fungsi apartemen. Pasalnya, ada indikasi apartemen kerap dijadikan lokasi prostitusi terselubung di Depok. “Ini bahayanya bila penghuni apartemen tidak terdata,” imbuh orang nomor dua di Kota Depok itu.

Sementara ditempat terpisah,
Kepala Seksi Data dan Penyuluhan Disdukcapil Kota Depok, Komarudin Daiman mengakui, bahwa sebagai dampak dari maraknya apartemen di Depok, sejumlah 30 persen warga yang tinggal di Depok masih ilegal atau belum terdata di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

“Jadi hingga Desember 2015 kemarin, tercatat jumlah penduduk Depok sekitar 2.095.351 jiwa. Dan diperkirakan 400.000 diantaranya belum terdata. Mereka penduduk non permanen. Jumlahnya mencapai 30-40 persen dari yang terdata,” ujarnya.

Menurutnya, bahwa setiap hari sekitar 150 orang yang masuk ke Depok dan yang membuat surat izin tinggal di Disdukcapil. Tapi, sebagian besar penduduk yang datang tidak mau membuat surat pindah. Penduduk non permanen tersebut beralasan tidak membuat izin pindah karena berkas kendaraan masih tercatat di rumah sebelumnya dan masih berurusan dengan bank.

“Keluhannya kalau pindah berkas tempat tinggal susah untuk perpanjang STNK dan masalah perbankan,” tutur Komarudin.

Komarudin menambahkan, pihaknya juga berencana membuat paguyuban semacam rukun tetangga di apartemen. Tujuannya, untuk mengawasi penghuni yang tinggal di sana. Maksimalnya mungkin nanti 100 Kepala Keluarga ada satu RT di apartemen.

Artinya, bila ada temuan pelanggaran, pemerintah bisa berkoordinasi langsung dengan orang yang ditunjuk sebagai ketua RT di sana,” pungkas nya.(Faldi/Novli/Gilang)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *