Wakil Ketua DPRD : Mereka itu Adalah Anak Indonesia

Punya Hak Dapat Pendidikan yang Layak

Wakil Walkot Depok Pradi Supriatna dan Wakil Ketua DPRD Yeti Wulandari (Ist)
Wakil Walkot Depok Pradi Supriatna dan Wakil Ketua DPRD Yeti Wulandari./(Ist)

DEPOK ! PKP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Rabu (31/8/2016), menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang ke-3 tahun sidang 2015 – 2016, sebagai pimpinan sidang tersebut yakni, Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari. Namun sebelum sidang dimulai tiba-tiba Yeti Wulandari melampiakan unek-unek soal proses Penerimaan Peserta Didik Baru.

Pimpinan sidang melaporkan jumlah anggota dewan yang hadir,sekaligus membuka sidang secara resmi, namun tiba-tiba Yeti meminta giant screen yang ada di belakangnya diturunkan. Sebab pada screen tersebut ditampilkan foto-foto anak SMA Negeri 11 Kota Depok yang terlantar karena tidak tersedianya ruang belajar.

Berbarengan dengan itu juga, Tadjudin Tabri dari Golkar sempat melakukan interupsi mempertanyakan apa maksud foto-foto yang ditampilkan di screen itu.

Dengan berapi-api Yeti Wulandari menegaskan, bahwa meskipun Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah usai, tapi masih menyisakan masalah besar.

“Yakni masih banyak anak-anak kita yang belum mendapat sekolah, artinya masih banyak yang terlantar,” tegas Yeti.

Yeti juga menjelaskan, bahwa persoalan PPDB jangan dilihat siapa yang mengurus anak-anak itu atau siapa orangtua mereka. “Akan tetapi mereka itu adalah anak-anak Indonesia yang punya hak mendapat pendidikan yang layak,” jelas politisi Gerindra itu.

Terlihat diruang sidang itu suasananya makin tegang, bahkan beberapa anggota dewan tampak saling pandang memandang. Mereka heran kenapa rapat paripurna itu tiba-tiba membahas PPDB. Penjelasan Yeti yang berapi-api itu sempat diinterupsi oleh Farida Sahad dari PDI Perjuangan. “Interupsi ketua,” ucap Farida.

Namun sementara Farida tidak diberi kesempatan untuk bicara. “Sebentar, ujar Yeti, saya belum selesai bicara,” tegasnya dengan suara tinggi.

Yeti menegaskan, soal PPDB ini merupakan “penyakit” tahunan di Kota Depok. Saat ini masih ada 134 siswa SMA yang belum bisa sekolah, karena ruang bajar sudah tidak tersedia, termasuk di SMA Negeri 11 Kota Depok.

“Artinya masalah PPDB ini merupakan salah satu persoalan yang membuat kurang harmonisnya hubungan Pemkot Depok dengan DPRD Kota Depok,” tandasnya.

Sebenarnya bahwa agenda rapat paripurna dijadwalkan akan dihadiri Walikota Depok Muhammad Idris dan Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna akan hadir. Ternyata walikota batal hadir dengan alasan masih ada rapat. Terlihat dari 50 orang anggota dewan, hanya 35 orang yang hadir. 8 orang diantaranya tidak hadi, tanpa ada penjelasan.

Selain itu juga dari daftar anggota dewan yang tidak hadir itu termasuk Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo dan 2 wakil ketua yakni Supariyono dari PKS dan Igun Sumarno dari PAN.

Jadi sidang tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari dari Partai Gerindra, denagn satu partai Wakil Walikota Pradi Supriatna. Maka, jadilah kedua tokoh yang duduk di depan ruang rapat paripurna tersebut dari Partai Gerindra.(Faldi/Sudrajat)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *