Upaya Penyegaran Organisasi

Walikota Depok Lantik 246 ASN

Wako lantik pejabatDEPOK ! PKP – Walikota Depok KH. Mohammad Idris melantik sejumlah 246 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari dan dalam Jabatan Struktural eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemkot Depok, Jumat (19/8/2016), di Balaikota Depok. Dalam Surat Keputusan Walikota Depok Nomor : 821.2/SK/715/BKD Tanggal 19 Agustus 2016, dan Nomor: 821.2/SK/716/BKD  Tanggal 19 Agustus 2016.

Sebagian besar pejabat eselon II atau setingkat Kepala Dinas di mutasi dan dilantik menjadi, Kepala Disdik : Mohammad Thamrin. Kepala Disperindag: Achmad Kafrawi. Kepala Dispora: Agus Suherman. Kepala DPPKA : Nina Suzana. Kadis Satpol PP : Dudi Miraz. Kepala BLH : Kania Parwati. Kepala DKP : Etty Surhayati. Kepala Distarkim : Wijayanto. Kepala BPMK : Eka Bachtiar. Kepala DKUP: Mohammad Fitriawan. Kepala Distankan: Nunu Heryana. Sekwan DPRD : Zamrawi. Astapraja: Sri Utomo. Asisten Ekbangsos: Herman Hidayat. Staf Ahli: Farah Mulyanti. Staf Ahli: Mulyamto. Staf Ahli: Herry Pansila.

Dalam sambutannya Walikota Depok KH. Mohammad Idris mengucapkan selamat kepada ASN yang baru saja dilantik, semoga menjadi langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat khususnya dan Pemkot Depok. Pelantikan ini merupakan bagian dari organisasi dalam rangka pemantapan karir pegawai di lingkungan Pemkot Depok.

“Ini sebagai penyegaran kinerja, dan dimaknai dari audit organisasi bukan hanya figur semata,” ujarnya

Menurutnya, bahwa ada tiga pendekatan yang dilihat dalam melakukan mutasi, rotasi dan promosi. Yakni agama, ketulusan dan menerima jabatan. Seperti halnya Khalid Bin Walid yang dicopot oleh khalifah, ini sebagai bentuk keteladanan. Jabatan adalah sebuah wasilah atau media untuk meningkatkan prestasi seseorang. Melihat loyalitas pada pemimpin, juga menaati aturan. Selain itu, dari sisi perundang-undangan, perbaikan struktur organisasi dan penempatan SDM.

“Ini dijadikan momentum untuk realisasi reformasi birokrasi, berbenah, serta efektif dan efisiensi organisasi,” tutur Idris.

Idris juga mengingatkan, bahwa moral yang di dalamnya terdapat recovery identitas, maksudnya para ASN dituntut berkomitmen untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat. Juga recovery kredibilitas, dan recovery acceptabilitas atau pengakuan masyarakat sehingga dapat bekerja nyata dan terstruktur.

“Jadi saya tidak ingin mengungkapkan istilah yang tidak populer, seperti dinas buangan tapi harus penyesuaian kompetensi,”

Idris juga menegaskan jika staf ahli ini bukan tempat peristirahatan. Bahkan, ia ingin mengubah paradigma dan pandangan bahwa staff ahli hanya untuk orang buangan, melainkan dapat membantu OPD di Pemkot Depok agar kerja lebih efektif, maka diberdayakan sebagai staff ahli.

“Staff ahli bukan tempat peristirahatan, tidak ada pula istilah dinas buangan, yang ada bagaimana bisa meningkatkan kompetensi. Contohnya Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), bahkan dapat penghargaan dari Pemerintah Pusat,” tandasnya.

Idris juga mengingatkan, bahwa mutasi pejabat ini juga dianggap sebagai upaya penyegaran organisasi, bukan sekadar penempatan figur semata. Perlu diketahui bersama, Pemerintah Pusat ada pengurangan anggaran. Namun, jangan sampai mengurangi efektivitas dalam bekerja.

“Artinya, masing-masing pejabat juga nantinya akan dimintai MoU terkait peningkatan kinerjanya. Untuk itu, pejabat yang dimutasi dipersilakan untuk silaturahim, tukar pengalaman dan transfer ilmu kepada yang pejabat yang baru. Saya beri waktu satu minggu untuk pengalihan tugas teknis dan koordinasi,” imbuh orang nomor satu di Kota Depok itu.(Faldi/Sudrajat)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *