Tuntut Perusahaan : Buruh Sampaikan Aspirasi ke DPRD Landak

Buruh sampaikan aspirasi ke DPRD Landak , tuntut hak normatip./ dan
Buruh sampaikan aspirasi ke DPRD Landak , tuntut hak normatip./ dan

NGABANG ! POSTKOTAPONTIANAK.COM – Ratusan buruh di Kabupaten Landak menuntut hak normatif dasar sebagai buruh yang selama ini tidak dijalankan oleh sejumlah perusahaan seperti perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Landak, Senin (3/10) pagi berunjuk rasa di gedung DPRD Landak. Aksi unjuk rasa ini di kawal Polres Landak.

Aksi damai buruh di Landak yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh (FSB) Kamiparho-KBSI, sekitar pukul 09.30 Wib, terlebih dahulu berkumpul di depan sekretariat DPC- FSB Kamiparho Landak, jalan Jalur II Ngabang Kabupaten Landak. Kemudian dikawal ketat jajaran kepolisian Polres Landak, ratusan buruh dengan ber jalan kaki menuju gedung DPRD Landak dan sesampai di bundaran pal 2 Ngabang, mereka melakukan orasi beberapa menit dan juga ada himbauan dari Kapolres Landak AKBP Wawan Kristiyanto.

“Kami buruh di Kabupaten Landak selama ini dizalimi oleh pihak perusahaan. Untuk itu, kami turun aksi guna menyampaikan aspirasi meminta hak-hak normatif dipenuhi,” ungkap Ketua DPC- FBS Kamiparho Landak, Yasuduhu Zalakhu Yusuf dalam orasinya.

Setelah orasi di bundaran pal 2, massa menuju gedung DPRD Landak dan di halaman melakukan orasi dan disambut langsung Pj. Bupati Kabupaten Landak Ir. Jakius Sinyor dan Ketua DPRD Landak Heri Saman, SH.MH.

Korwil FBS Kamiparho-KBSI Kalbar, Sunardi dalam orasinya menyampaikan empat tuntutan yang meliputi, perusahaan agar mendaftarkan seluruh buruh dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Menerapkan skala upah bagi karyawan yang bekerja di atas 1 tahun.

“Perjelasan status hubungan kerja di setiap perusahaan dan meminta DPRD Landak untuk merevisi atau mengkaji ulang Perda tentang Ketenagakerjaan,” tegas Sunardi.

Usai orasi, 15 perwakilan buruh berdialog dengan Pj. Bupati dan DPRD serta instansi terkait di dalam gedung DPRD Landak.

Sebelum, mengajak perwakilan buruh untuk masuk di ruang sidang mini DPRD Landak,  untuk menyampaikan aspirasi, Jakius Sinyor dan Heri Saman menemui buruh di halaman gedung DPRD.

“Kami memihak kepada rakyat atau buruh jika sesuai aturan yang benar. Kami siap berdialog meminta informasi  masalah yang dialami buruh di Landak. Kami tidak ingin buruh kita hanya menjadi penonton di negeri (daerah) sendiri,” ucap Jakius, disambut tepuk tangan massa buruh.

Jakius, menegaskan, untuk memutuskan kebijakan tidak bisa hanya menggunakan satu sumber dari buruh saja. Tapi dalam waktu dekat akan memanggil sejumlah perusahaan perkebunan sawit untuk diminta penjelasannya. “Tapi kami minta yang datang perwakilan perusahaan yang bisa mengambil kebijakan,” tegas Jakius.

Ketua DPRD Landak , Heri Saman, mengaku menyambut baik kedatangan buruh dan pihaknya tetap berada di garda terdepan.  “Kami DPRD Landak  dan pemerintahn Kabupaten Landak sudah membuat perda tentang ketenagakerjaan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Landak, Mocktar, S.Sos,  mengaku sudah sering melayangkan surat kepada perusahaan bahkan sampai turun di lapangan untuk mengingatkan, terkait tuntutan buruh.

“Kalau masalah Perda, memang mengatur  tenaga kerja asing  (TKA) dan itu perintah dari Kementrian. Walaupun satu orang TKA dibuat perda. Di Landak sampai sekarang ada 17 orang TKA. Tapi mungkin bisa kita tinjau kembali, dengan dimasukan satu BAB, untuk mengatur tenaga kerja lokal,” ungkap Mocktar.

Sementara, Perwakilan BPJS Kesehatan Landak, Andi Saputra mengatakan, di Kabupaten Landak baru sebanyak 43 perusahaan yang mendaftarkan tenaga kerja di BPJS Kesehatan. “Jumlahnya baru 3300 tenaga kerja dan itu diluar keluarga ,” terang  Andi. (dan)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *