Tim Saber Pungli Harus Usut ULP Depok

Proyek Besar di Pemkot Depok di Pertanyakan

DEPOK – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) didesak turun untuk usut tuntas mengenai dugaan adanya indikasi permainan kotor di panitia lelang tender.
Pasalnya diduga ada penyimpangan dari pembuatan administrasi yang miring dari persyaratannya oleh oknum pelaku pungli tersebut.a

“Jadi, lelang tender proyek pengadaan jasa dan kontruksi melalui LPSE di Pemerintahan Kota Depok, melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) berbau konspirasi,” ujar sekretaris Gapeksindo Kota Depok, Indra JP Napitupulu, Kamis (22/11), di Balaikota.

Menurutnya, bahwa mengenai dugaan adanya indikasi permainan kotor di panitia lelang tender, pihaknya pun sudah menyampaikan surat kepàda Walikota Depok, Muhammad Idris, hingga dua kali.

“Sebab, dinilai kinerja panitia lelang tender proyek mendapat sorotan tajam
dari berbagai kalangan masyarakat, khususnya sejumlah jasa kontruksi,” tutur Indra.

Indra menjelaskan, bahwa panitia lelang tender proyek yang terdiri 7 kelompok kerja (pokja), dituding sering diatur oleh kontraktor tertentu, serta suka membuat aturan dan persyaratan sesuai pesanan dari kontraktor tertentu untuk memenangkan proyek.

“Jadi, sebelumnya ada deal deal tertentu dulu dengan calo atas pesanan rekanan. Maka dari itu, pihaknya menilai adanya penyetir proyek yang dilakukan panitia di ULP tersebut,” jelas Indra.

Yang lebih mirisnya, papar Indra, bahwa mereka sering mengevaluasi hasil lelang selama sebulan, katanya pihak kontraktor wajib bernegosiasi dahulu untuk bicarakan fee yang akan disepakati. Bahkan, adanya indikasi permainan kotor di ULP tersebut terlihat pada saat proses meng uploud dokumen lelang.

“Artinya, kinerja petugas ULP yang menjalankan kegiatan regulasi itu tidak sesuai amanat Kepres no, 54 tahun 2010, kepres no 4 tahun 2015 dan pernen pu no 31 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa kontruksi,” paparnya.

Sementara ditempat terpisah, Jaya selaku Jasa Kontruksi menambahkan, bahwa dirinya sangat kecewa dengan kinerja Pokja di ULP tersebut.

“Sebab, ketika saya resmi menjadi peserta lelang, kenapa tidak mendapat surat undangan untuk mengklarifikasi dokumen. Jadi, diduga ada permainan serta konpirasi pada proses lelang tender proyek tersebut,” ujarnya.

Jaya menegaskan, padahal dirinya selalu stanb by di komputer melihat pengumuman di LPSE, perusahannya. Bahkan ada di nomor urut pertama dan ada yang diurutan ketiga juga tidak di kasih surat undangan. Namun, justru ada perusahan yang di urutan paling bawah bisa dimenangkan.

“Artinya, ini sudah jelas melenceng dari segala aturan yang berlaku, sehingga banyak tekanan yang merasa dirugikan oleh pihak petugas Pokja di ULP yersebut. Untuk itu, kami akan melaporkan masalah ini ke ranah hukum,” tandasnya.

Hal yang sama diutarakan oleh Sekjend DPP LAKRI, Bejo Sumantoro, bahwa  kantor ULP adalah untuk menjalankan kegiatan lelang tender proyek APBD Depok itu diduga banyak penyelewengan administrasi dokumen lelang. Jadi dinilai
kinerja pokja di ULP,  menjadi sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat, terutama pihak kontraktor.

“Sebab, petugas di ULP sudah jelas melanggar uu no. 31 tahun 1999, dan uu no, 22 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengapa aparat hukum membiarkan. Jadi, kantor lelang tender proyek itu sudah menjadi sarang penyamun oleh petugas ULP Depok, bahkan menjadikan Kota korupsi,” tuturnya.

Bejo menjelaskan, bahwa bila aparat petugas pokja pada ULP ada yang melakukan, menyalahgunakan penggelapan jabatan, dan merugikan keuangan negara, praktik suap menyuap serta perbuatan curang dan gratifikasi harus ditindak tegasnya.

“Sebab, proyek yang dilaksanalan melalui lelang tender proyek di LPSE itu bukan uang ULP, tetapi itu uang rakyat yang bayar pajak,” jelas Bejo.

Bejo juga mengingatkan, bahwa ada petugas ULP yang meminta fee 5 hingga 10 persen. Namun, kontraktor yang pernah memberikan fee tersebut ikut lelang dan kalah atau tidak lagi ikut lelang pasti mereka akan buka suara.

“Untuk itu, pihaknya berharap kepada Walikota Depok agar menindak oknum ULP yang bermain kotor dalam proses lelang tender. Karena, bila tidak ditindak oknum yang diduga telah melakukan korupsi itu, maka martabat atau wibawah pemerintah yang dipimpin oleh Muhammad Idris nyaris tidak bermartabat dan berwibawah lagi,” imbuhnya. (Faldi)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *