The Margo Hotel Langgar Perda 13 Tahun 2013

Pemkot Harus Dibekukan The Margo Hotel 

DEPOK, POSTKOTAPONTIANAK.COM-Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kota Depok, Kania Purwanti

Pembangunan The Margo Hotel di soal (Ist)
Pembangunan The Margo Hotel di soal (Ist)

membenarkan, bahwa hingga saat ini manajemen The Margo Hotel (TM Hotel) belum menyelesaikan Sertifikat Layak Fungsi (SLF). Namun untuk IMB maupun pedestrian bagi pejalan kaki sudah terpenuhi.

“Saya mengetahui jelas soal izin operasional TM Hotel. Sampai sekarang belum sampai kepada pengertian apakah syarat untuk izin operasional sesuai dengan yang sudah dipersyaratkan, karena faktanya untuk SLF, TM Hotel sampai saat ini belum di selesaikan. Hal ini berarti pihak Hotel telah melanggar Perda 13 tahun 2013,” ujarnya kepada sejumlah pewarta, kemarin di kantornya.

Sama halnya diutarakan Tito Ahmad, selaku Kepala Bidang BPMP2T, bahwa TM Hotel belum sama sekali menerima rekomendasi dari dinas terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata soal SLF. Hanya IMB dan Tanda Daftar Usaha (TDU) yang sudah terpenuhi.

“Artinya, sejauh ini dari pihak pemohon ke dinas baru diserahkan kepada BPMP2T, belum ada izin operasional, baik izin pariwisata yang selalu memesankan ada pesan dari dinas teknis.,” tuturnya.

Sementara ditempat terpisah, Sekretaris Komisi A DPRD Depok, Qurtifa Wijaya menjelaskan, bahwa Sertifikat Layak Fungsi (SLF) merupakan bagian terpenting sebuah bangunan. Sebab, kepemilikan SLF merupakan kelayakan sebuah bangunan, karena mencakup sistem keamanan maupun pelaksanaan teknis sebuah bangunan. Terlebih bangunan itu digunakan sebagai tempat penginapan, rumah susun, apartemen ataupun hotel.

“Ini Fatal sekali. Kenapa, karena menggunakan operasioanal hotel dan mengambil pengunjung tapi membahayakan masyarakat atau pengunjungnya sendiri. Sebab, melalui kepemilikan SLF jelas dinyatakan bahwa gedung ini sudah layak digunakan apa belum. Hal yang aneh jika SLF nya belum keluar tapi sudah operasional,” jelasnya.

Sedangkan Hamzah, selaku Wakil Ketua Komisi A DPRD Depok mengingatkan, bahwa keberadaan TM Hotel jelas telah melanggar Perda No 13 tahun 2013 terkait dengan SLF. Jika SLF sudah dipenuhi maka operasional TM Hotel boleh dilanjutkan.

TM Hotel harus dibekukan oleh Pemkot Depok. Sebab, TM Hotel jelas melanggar Perda 13 tahun 2013 pasal 119 tentang SLF,” imbuhnya.(Faldi/Sudrajat)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *