Terkait Sidang Ketua KPUD Depok Anggap Pendapatnya Selalu Benar

 

DEPOK ! PKP ~ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat, menggelar sidang kasus korupsi Komisi Pemilhan Umum Daerah Kota Depok. PN Bandung menghadirkan Ketua KPUD Kota Depok Titik Nurhayati sebagai saksi.

Ketua KPU./ist
Ketua KPU./ist

Di lihat dari keputusan KPU kota Depok nomor 75/kpts/KPU-Kota 011.329181/2015 tanggal 8 november 2015 tersebut bagian ” memperhatikan ” tercantum : berita acara nomor : 377/BA/XI/2015 tentang tindak lanjut gagal lelang pelaksanaan fasilitasi kampanye dan debat publik dalam pemilihan walikota dan wakil walikota depok tahun 2015 tanggal 12 November 2015.

“Artinya, berdasarkan fakta- fakta di persidangan terdapat dua pembahasan terkait surat yang di keluarkan saksi Titik Nurhayati yang memberatkan terdakwa,” ujar Jaksa Penuntut Umum Adib Adam kepada wartawan.

Dia menjelaskan, bahwa Surat Keputusan ketua KPU Depok no.75 tanggal 8 november 2015 yang berisi tentang mekanisme jadwal dan tempat di laksanakannya debat telah di tentukan pelaksanaanya di jak tv dan tv one, dan dikeluarkan saat proses lelang sedang berjalan sehingga menurut jpu surat keputusan tersebut mempengaruhi proses pelelangan karena ketua kpu telah menentukan dilaksankannya debat pasangan calon, menurut ketua kpud titik tidak mempengaruhi proses pelelangan karena kesalahan administrasi berupa tanggal yang menurut titik nurhayati 18 november 2015.

“Benar surat keputusan ketua kpu tercatat di dalam buku register 8 november 2015 dan di benarkan oleh terdakwa Fajri. Namun ketua kpu titik tetap berkelit bahwa tanggal tersebut salah,” jelas Adib, sambil menunjukan buku register no surat keputusan K KPUD yang tertulis itu.

Adib juga menambahkan, bahwa surat Ketua KPUD Kota Depok No. 557/kpu.kota -011.329181/XI/2015 tentang pelimpahan kewenangan persetujuan penunjukan langsung pelelangan / seleksi ulang gagal fasilitas kampanye untuk setiap pasangan calon dalam pemilihan walikota dan wakil wali kota depok tahun 2015 tanggal 08 november 2016.

Jadi surat tersebut surat yang beawal titik memerintahkan kepada Kuasa Penguna Anggaran untuk melakukan proses penunjukan langsung debat kampanye yang bertentangan Perpres no 70 tahun 2012. Namun saksi membantah surat tersebut merupakan surat hanya untuk kegiataan debat tetap berjalan bukan suatu permintaan penunjukan langsung tetapi JPU membacakan surat tersebut mengenai perihal surat tersebut merupakan persetujuan penunjukan langsung.

” Selain itu juga, ketika ditanya dasar hukumnya tidak dapat menjawab.
Artinya, Ketua KPUD, di dalam persidangan selalu berkelit dan menganggap pendapatnya selalu benar,” pungkasnya./Fadli Said

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *