Terkait Dugaan Penyimpangan Dana Desa : LP2I Tipikor Kalbar Akan Turunkan Tim Pusat

POSTKOTAPONTIANAK.COM

(PONTIANAK) – Sekjen LP2I TIPIKOR KALBAR Joni mengatakan dengan adanya pemberitaan tentang adanya indikasi penyimpangan Dana Desa yang terjadi di Desa Sungai Nipah, Kabupaten Mempawah yang telah di terbitkan sejumlah media Online, dan cetak, baik itu yang ada di kalbar, sampai dengan diluar Kalbar.

Dirinya menilai, lambatnya pihak penegak hukum yang ada diwilayah tersebut dalam mengusut adanya indikasi penyelewengan dana desa.

“Sumber sudah jelas dari pihak media yang sudah menerbitkan beritanya, karena media tidak akan memuat pemberitaan yang lari dari Fakta di lapangan ditambah sumber yang sangat jelas. Maka dari itu menurut LP2I Tipikor Kalbar, sangat menyayangkan atas terjadinya hal ini, sebab terlalu lemahnya pengawasan dan tindak lanjut dari aparatur pemerintah setempat,” ujar dia saat dijumpai di sebuah warkop di Kota Pontianak pada Selasa (22/8) malam.

Dirinya menegaskan, apabila hal ini dibiarkan berlarut – larut tanpa adanya tindak lanjut dari Pemeritah setempat, maka LP2I Tipikor Kalbar akan bertindak dengan mendatangkan tim pusat untuk melakukan investigasi di lapangan.

“Saya akan turunkan tim dari pusat, jika Pemerintahan setempat membiarkan hal ini tanpa adanya respon yang positif. Karena sangat di sayangkan, uang negara yang dipergunakan untuk pembangunan di Desa (ADD) telah di salah gunakan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan dan perorangan, hingga mengorbankan masyarakat banyak yang ada di Desa tersebut,” sebut dia dengan tegas.

Dirinya menerangkan, Negara Indonesia adalah sebuah negara yang cukup kaya dengan semua pontensi alam yang ada, dan Indonesia juga sudah 72 tahun lamanya merdeka. Tapi rasa keadilan, sosial, dan kemasyarakatan belum semua dirasakan secara optimal bagi masyarakat yang kurang mampu, dan kurang pengetahuan tentang adanya program – program pembangunan yang telah dikucurkan dananya oleh Pemerintah pusat.

“Itu terjadi dikarenakan, kurangnya pengawasan, sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat secara langsung di lapangan oleh Aparatur Daerah untuk bisa mengetahu, apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Selain itu, oknum – oknum yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi ataupun golongannya sendiri, juga sudah bukan menjadi rahasia umum, hingga akhirnya masyarakatlah yang menjadi korban, baik itu yang ada di daerah maupun di pedalaman,” terang dia

Dirinya mengungkapkan, LSM, MEDIA Cetak, Media Online, Media Televisi ataupun semua organisasi Media yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Wilayah Kalimantan Barat, bukanlah musuh dari Pemerintah dan Aparat Hukum. Karena semua Informasi, tidak akan bisa tersampaikan dari sabang sampai dengan Marauke jika tanpa adanya media.

“Media adalah mitra kerja Pemerintah dan Aparat Hukum Yang ada di Seluruh Indonesia. Jadi jangan tertutup ataupun menghindar dari Media. Mereka tidak akan mencari kesalahan jika memang tidak ada kesalahan yang disembunyikan. Dan yang memusuhi Media ataupun LSM itu hanyalah Okum – Oknum yang rahasianya telah diketahui kalau didalam kinerjanya ada sebuah penyimpangan demi kepentingan pribadi dan Golongan,” ungkap dia

Dirinya berharap, dengan adanya moment hari Kemerdekaan yang puncaknya sudah berlangsung beberapahari yang lalu, Indonesia harus terbebas dari Penyelewengan dan oknum -oknum Koruptor yang tidak bertanggung jawab.

“Hal ini jangan di anggap sepele, karena ini sangat penting. Agar tak ada lagi masyarakat Indonesia yang mau di bodohi oleh oknum – oknum tak bertanggung jawab, mulai dari Tingkat Desa, Pemkab, Pemprov sampai dengan Pempus. Dan saya juga berharap masyarakat harus banyak menggali Informasi dari kinerja pemerintah yang ada di kawasannya,karena sebelum duduk, mereka dulunya adalah salah satu bagian dari kita, yaitu masyarakat,” tutup dia

(Viky)

Foto Joni, Sekjen LP2I TIPIKOR KALBAR / Viky / POSTKOTAPONTIANAK.

( Foto.: Sekjen LP21 Tipikor Kalbar Joni./viki ).

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *