Terkait Delapan Perda di Batalkan

Kabag Hukum Sekda : Pemkot Depok Sedang Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi

Raperda (Ilustrasi)
Raperda (Ilustrasi)

POSTKOTAPONTIANAK.COM ! DEPOK – Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok Linda Ratna Nurdany mengungkapkan, bahwa pihakanya sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, berkaitan dengan pembatalan delapan Peraturan Daerah, oleh Presiden Joko Widodo.

“Artinya Pemerintah Kota Depok, masih belum menerima tembusannya dari Provinsi, atas dasar pembatalan delapan perda di Depok tersebut,” ungkapnya kepada wartawan kemarin di kantornya.

Menurutnya, bahwa pemerintah pusat juga belum bisa memberikan kepastian apakah perda tersebut dicabut secara keseluruhan atau parsial pasal-pasal tertentu, yang dianggap menghambat dan bermasalah.

“Jadi dasarnya apa yang menjadi pertimbangan pembatalan belum diketahui. Yang menangani Pemprov sebagai pembina kota/kabupaten. Bahkan Pekan ini Pemprov Jawa Barat akan mengundang kota/kabupaten untuk mengadakan rakor setelah ada dasar pertimbangan pembatalan perda tersebut,” tutur Linda.

Mantan Camat Pancoranmas ini menjelaskan, bahwa perlu dilakukan kajian dan konsultasi dengan provinsi dan Kemendagri terhadap rilis perda yang telah dikeluarkan pemerintah pusat. Bila sebagian pasal saja yang dibatalkan.

“Artinya pemerintah hanya perlu merevisi, bukan mencabut perda secara keseluruhan. Karena berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan daerah berupa perda bisa dibatalkan Mendagri baik secara keseluruhan atau pasal per pasalnya saja,” jelas Linda.

Linda juga menambahkan, jika hanya dibatalkan beberapa pasal saja, bisa direvisi pasal yang bermasalahnya, Sebab dari delapan perda yang dibatalkan tersebut, sebenarnya tidak ada yang menghambat pembangunan maupun investasi.Jadi hanya harmonisasi dengan perda yang lebih tinggi.

“Jadi belum tentu dicabut. Sebab, setelah dipelajari akan diklarifikasi. Kan kami diminta untu klarifikasi lagi ke Kemendagri. Apa kami terima atau keberatan atas pembatalan itu,” ujarnya.

Diantaranya Perda yang dibatalkan Presiden Jokowi, ada delapan perda yang berasal dari Depok. Kedepalan perda itu, yakni Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Urusan Pemerintah, Pajak Daerah, Retribusi Memperpanjang Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Menara Telekomunikasi, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.(Faldi/Novli)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *