Tahun 2018,90 PNS Melawi pensiun, BKD usulkan Kuato CPNS

POSTKOTAPONTIANAK.CIM
( MELAWI ) – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Melawi mengirimkan ulang daftar usulan formasi CPNS Ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Usulan baru ini didasarkan pada jumlah pegawai yang pensiun sepanjang 2015 hingga 2018.

Saat di temui di ruang kerjanya baru baru ini, Kepala BKPSDM Melawi, Paulus menjelaskan, Usulan pegawai pun berkurang hampir separuh dari usulan awal.

“Awalnya kita mengusulkan kuota CPNS sebanyak 600 pegawai.tetapi perhitungannya tak hanya didasarkan pada kebutuhan pegawai di Melawi, namun berdasar pada jumlah pegawai yang pensiun, maka kita usulkan ulang sebanyak 350 pegawai,” terangnya.

Diparkan oleh Paulus, pemerintah pusat menetapkan kuota CPNS berdasar prinsip jumlah pegawai yang pensiun, sehingga jumlah CPNS yang akan direkrut tidak akan lebih dari yang pensiun. Selain itu, pemerintah tidak memberikan tambahan formasi CPNS bagi Pemda yang belanja pegawainya di atas 50 persen.

“Persoalannya, memang penetapan usulan CPNS ini awalnya didasarkan pada jumlah pegawai yang pensiun pada 2018 ini.
dihitung berdasarkan jumlah PNS yang pensiun sejak 2015 sampai 2018 sehingga jumlahnya mencapai 350 orang. Kalau dari belanja pegawai, Melawi sampai sekarang masih dibawah 50 persen,”dan yang pensiun 90 orang katanya.

Namun hingga saat ini belum ada informasi resmi dari Menpan berapa kuota yang diberikan untuk Melawi, termasuk juga untuk daerah-daerah lain. kepastian berapa CPNS yang akan diterima tentu menunggu kabar dari Menpan lanjut Paulus

“Kita berharap semoga usulan yang kita sampaikan dapat diterima. Kalaupun akhirnya nanti pusat hanya mengakomodir untuk menutupi jumlah pegawai yang pensiun pada 2018, ya tetap akan kita terima,” katanya.

Secara umum, 350 usulan pegawai yang disampaikan ke Menpan tetap memberikan porsi yang besar pada formasi guru dan tenaga kesehatan kata Paulus.
Ada kebutuhan pegawai untuk di kantor-kantor yang memang kebetulan mengalami kekurangan atau kekosongan.

“Usulan telah kits dampaikan secara riil. Termasuk dengan penempatannya di sekolah mana untuk guru, atau tenaga kesehatan di puskesmas mana. Atau jabatan apa yang kosong di dinas,” jelasnya.

Paulus juga menegaskan belum ada informasi resmi terkait pengangkatan tenaga honorer K2. Walau banyak informasi yang beredar di media sosial maupun online. Dia menegaskan, informasi resmi hanya diperoleh bila ada surat langsung dari Kemenpan RB pada bupati pungkasnya./ jhoni PKP.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *