Susanto : Pelantikan Dirut PDAM Batal Demi Hukum

MEMPAWAH-Pelantikan Direktur Utama (Dirut) PDAM Mempawah, Trisna Jaya periode 2015-2019 menuai permasalahan. Pasalnya, dasar hukum dalam SK pelantikan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Analisis untuk Transparansi dan Akuntabilitas

Susanto, Se, ME
Susanto, Se, ME

Publik (ATAP) Kalbar, Susanto, SE, ME menyebut pelantikan itu batal demi hukum.

“Pelantikan tersebut bisa dipastikan batal demi hukum. Karena, SK pelantikan nomor 191 terkait pelantikan Dirut PDAM Mempawah tidak sesuai dengan Perda Nomor 11 tahun 1977 tentang pendirian PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak,” ungkap Susanto, Rabu (2/9).

Dalam Perda Nomor 11 tahun 1977, terang mantan Anggota DPRD Mempawah itu, perusahaan daerah PDAM bernama Tirta Dharma, bukan Tirta Galaherang. Justru yang tertera pada SK pelantikan Dirut PDAM tercantum Tirta Galaherang.

“Setiap perubahan nama dan pendirian perusahaan daerah itu harus melalui Perda. Padahal, diketahui selama kurun waktu terbitnya perda itu belum pernah ada revisi terhadap perda Nomor 11 tahun 1977. Sehingga dalam SK itu harusnya tetap menggunakan nama Tirta Dharma bukan Tirta Galaherang,” paparnya.

Susanto mengingatkan Pemerintah Kabupaten Mempawah tidak menilai sepele persoalan tersebut. Mengingat hal itu berkaitan dengan adminitrasi pemerintahan yang mengharuskan setiap produk hukum mestilah memiliki landasan atau pedoman yang mendasar.

“Dalam konsideran SK Nomor 191 juga menyebutkan berdasarkan pada Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang pengelolaan PDAM. Padahal, Perda Nomor 8 tahun 2010 mengatur tentang pajak reklame. Nah, kesalahan ini sangat fatal dan menyebab SK pelantikan Dirut PDAM cacat. Maka otomatis pelantikan yang telah dilaksanakan batal demi hukum,” tegasnya.

Untuk itu, Susanto menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Mempawah segera mengevaluasi kembali SK pelantikan. Kemudian, melaksanakan pelantikan ulang terhadap pejabat definitif Dirut PDAM Mempawah.

“Kami sangat menyayangkan ternyata pengelolaan tata pemerintahan daerah di Kabupaten Mempawah sangat kecerobohan dan kacau balau. Kita menduga kesalahan serupa sudah sering kali terjadi pada kebijakan-kebijakan daerah lainnya,” tukasnya./hm/PKP

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *