Soal Kepemilikan 39 Pokok Ganja

PH Terdakwa: JPU Belum Pernah Memberitahukan Perubahan Pasal Tuntutan.

POSTKOTAPONTIANAK.COM

( SANGGAU ) – Sidang ke tiga terdakwa kepemilikan 39 batang ganja Fidelis Ari Sudewarto kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Sanggau, Senin (15/5) sekitar pukul 10.20 WIB.

Sidang mengagendakan pembacaan replik atau jawaban Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi terdakwa yang dibacakan pada sidang ke dua pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 lalu.

Dari pihak JPU, hadir Erhan Lidiansyah di dampingi Shanty Elda Mayasari dan Adam Putrayansya. Replik dibacakan oleh Adam Putrayansya dihadapan majelis hakim yang dipimpin Ahmad Irfir Rochman didampingi dua hakim masing-masing John Malvino Seda sebagai hakim I dan Maulana Abdillah sebagai hakim II.

Sementara itu, hadir Penasehat Hukum terdakwa, Marcelina Lin serta keluarga dan para sahabat dan rekan terdakwa yang terlihat memenuhi ruang sidang.

Dalam repliknya, JPU menjelaskan terhadap keberatan Penasehat Hukum terdakwa. Intinya, dari beberapa penjelasan yang disampaikan, JPU tidak sependapat dengan replik terdakwa dan penasehat hukum terdakwa karena surat dakwaan telah disusun dengan cermat dan lengkap oleh JPU sesuai dengan apa yang tertuang dalam BAP. Jaksa menyebut, surat dakwaan yang JPU susun telah memberikan gambaran secara utuh tentang tindak pidana apa yang dilakukan, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, dimana tindak pidana itu dilakukan, bilamana/kapan tindak pidana tersebut dilakukan, ketentuan pidana apa yang diterapkan dan bagaimana tindak pidana itu dilakukan.

“Kami berpendapat surat dakwaan telah memenuhi syarat formil surat dakwaan serta uraian yang cermat, jelas dan lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP sehingga alasan keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus di tolak,” kata Adam Putrayansya.

Terkait proses penahanan terdakwa yang sempat disampaikan Penasehat Hukum terdakwa, JPU menegaskan tidak sependapat karena kesalahan redaksi itu bukan menjadi alasan Penasehat hukum untuk dijadikan dasar menyatakan bahwa dakwaan JPU adalah tidak cermat, tidak teliti dan tidak lengkap atau kabur. Oleh karena itu, Penasehat Hukum mengerti dan memahami proses penahanan bukanlah termasuk di dalam ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Bahwa atas perubahan dakwaan yang menjadikan dasar penasehat hukum menyatakan bahwa dakwaan JPU adalah tidak cermat, tidak teliti dan tidak lengkap atau kabur, JPU juga tidak sependapat dengan alasan tersebut berdasarkan pasal 144 KUHAP. Pada pasal 144 KUHAP ayat (1) menyebutkan bahwa JPU dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan tuntutan. Pada ayat (2) menyebutkan perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai dan pada ayat (3) menyebutkan dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan, Ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasehat hukum.

Kesimpulan JPU adalam repliknya adalah surat dakwaan dalam perkara ini sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahwa eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tidak ditopang dengan dasar-dasar hukum dan tidak merupakan bagian dari alasan-alasan untuk mengajukan eksepsi/keberatan atas surat dakwaan sebagaimana telah diatur dalam pasal156 ayat (1) KUHAP.

Menanggapi replik JPU, Penasehat Hukum terdakwa, Marcelina Lin sangat menyayangkan perubahan pasal dari pasal 111 menjadi 112 yang dilakukan JPU tanpa memberikan pemberitahuan kepada terdakwa ataupun Penasehat Hukum terdakwa.

“Perubahan pasal ini menurut kami dan menurut hukum, itu perubahan mendasar. Seharusnya kalau ada perubahan pasal, JPU harus menyampaikan pemberitahuan kepada kita dan itu juga harus disampaikan kepada penyidik sehingga BAP berikutnya pun harus ada memuat pasal 112 itu,” kata Marcelina saat ditemui wartawan usai persidangan.

Ia mengaku belum pernah menerima pasal perubahan seperti yang disampaikan JPU.

“Ternyata pada saat dakwaan tanggal 19 April yang lalu itu tetap pada pasal 111 ayat (2), 113 ayat (2) dan 116 ayat (1). Kemudian JPU menyampaikan perubahan itu pada saat persidangan pertama. Kalau kita bicara KUHAP, sebelum sidang mestinya disampaikan ke kita, inikan tidak, kita tahu adanya perubahan pada saat sidang pertama,” jelas Marcelina.

Ia juga menyebut bahwa dakwaan JPU kabur, pasalnya tidak jelas pasal mana yang mau dikenakan kepada terdakwa.

“Akibat hukumnya jika pasal yang diterapkan tidak jelas, maka otomatis batal demi hukum,”tegasnya.

Sidang kembali akan dilanjutkan pada tanggal 22 Mei 2017 dengan agenda kesimpulan/keputusan hakim atas replik yang dibacakan JPU sekaligus keputusan dilanjut atau tidaknya proses persidangan. (Firmus)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *