Sinyalemen Keterlibatan Kepala OPD Bantu Incumbent

Disinyalir PNS Terlibat Kampanye Terselubung

DEPOK ! POSTKOTAPONTIANAK.COM-Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dewan

Oknum PNS terlibat kampanye terselubung (Ilustrasi)
Oknum PNS terlibat kampanye terselubung (Ilustrasi)

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Hermanto membenarkan, bahwa pihaknya akan terus memantau keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tengah berjalan.

“ Sebab F- PDI Perjuangan telah menangkap sinyalemen keterlibatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam membantu incumbent Wakil Wali Kota Depok melakukan kampanye terselubung,” ujarnya kepada sejumlah wartawan kemarin, di kantornya.

Menurutnya, bahwa proses Pilkada yang sedang berjalan di Kota Depok harus berjalan fair tanpa adanya kecurangan yang dapat menciderai demokrasi. Untuk itu dibutuhkan keberanian pihak penyelenggara serta pengawas Pilkada dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok maupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk kecurangan yang terjadi.

“Maka dari itu, F-PDI Perjuangan tidak akan sungkan-sungkan melaporkan kepada Kepolisian jika ada PNS ataupun kepala dinas yang dengan sengaja berpihak pada incumbent untuk melakukan kampanye terselubung. Kami tidak main-main terhadap pernyataan ini karena PDI Perjuangan menginginkan Pilkada berjalan fair. Jadi  jangan mentang-mentang yang melakukan pelanggaran masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota Depok lantas dianggap bukan pelanggaran. Penyelenggara dan pengawas seperti ini harus dihilangkan dari Kota Depok,” tutur Hermanto.

Hermanto mengingatkan, bahwa pihaknya sudah berulang kali menyampaikan pesan agar PNS dan kepala dinas tidak berpihak dalam Pilkada, alias berlaku netral. Bahkan, saat gelaran sidang Paripurna DPRD Kota Depok imbauan ini kembali disampaikan. Kalau sampai ada PNS ataupun kepala dinas yang tidak mau mendengarkan imbauan ini maka harus menerima segala bentuk konsekuensi logisnya.

“Jika semua itu terbukti. penyelenggara ataupun pengawas Pilkada harus mengambil tindakan tegas. Kami juga akan pantau terus tindakan mereka. Buat apa memberikan mereka anggaran besar kalau kerjanya sama sekali tidak ada. Panwaslu harusnya memberikan peringatan kepada mereka yang melakukan pelanggaran ringan. Dan langsung memberikan mereka sanksi jika kontestan melakukan pelanggaran berat,” imbuh politisi PDIP itu.(Faldi/Sudrajat)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *